Wednesday, December 26, 2018

Lawan Jokowi itu Bukan Prabowo

Lawan Jokowi itu Bukan Prabowo
Oleh : Hersubeno Arief (Pemerhati ruang publik)

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum adalah pengadilan publik. Inilah waktunya rakyat menjadi hakim bagi partai politik, anggota parlemen, dan presiden yang sedang memegang jabatan (incumbent).

Terhadap sebuah pemerintahan yang dinilai gagal memenuhi janji-janjinya, vonis rakyat bisa sangat kejam. Tanda-tanda itu mulai terlihat dengan jelas pada Pilpres 2019. Lawan utama Jokowi bukan Prabowo, tapi rakyat yang seharusnya dia menangkan hati dan pikirannya. Medan pertempuran inilah yang saat ini sesungguhnya tengah dihadapi Jokowi.

Setidaknya ada tiga fenomena menguatnya perlawanan/pembangkangan rakyat (civil/social disobedience) terhadap Jokowi. Pertama, “Uji Nyali Salam Dua Jari Bersama Jokowi.” Kedua, “Perlawanan Bangku Kosong.” Ketiga, dekonstruksi terhadap semua program pencitraan Jokowi.

# Uji nyali salam dua jari

Fenomena ini jangan dianggap remeh. Bentuk perlawanan sosial ini sedang menjadi trend yang menghantui Jokowi dan para pendukungnya, kemanapun mereka pergi. Penetrasinya sungguh dahsyat, bahkan sampai menembus tembok-tembok istana.

Foto maupun video generasi digital yang melakukan foto bersama (wefie) Jokowi, bukan lagi sesuatu yang aneh. Kita bisa menemukan bertebaran dimana-mana. Dalam setiap kunjungan Jokowi di berbagai daerah, para remaja ini dengan santainya mengajak foto bersama dan mengacungkan salam dua jari.

Sampai saat ini setidaknya ada dua momen yang paling fenomenal. Pertama, foto ikonik ditangga Istana Merdeka. Sejumlah pelajar NU yang diajak Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi dan Sekjen PB NU Faisal Himy Zaini bertemu Jokowi, beberapa orang diantaranya terlihat mengacungkan salam dua jari ketika berfoto bersama di tangga istana. Kedua, teriakan sejumlah remaja di Madura “Jokowi Mole” (pulanglah) pada saat deklarasi dukungan para ulama Madura kepada paslon Jokowi-Ma’ruf. Para remaja yang mengenakan kaus dengan foto Jokowi-Ma’ruf ini menolak mengucapkan “Jokowi Pole” (sekali lagi) seperti diminta pembawa acara.

# ”Perlawanan Bangku Kosong”

Fenomena ini sudah menjadi pemandangan biasa dalam berbagai acara resmi, maupun kampanye yang dihadiri Jokowi, apalagi yang digagas para relawan. Yang paling ikonik adalah peristiwa 7 Desember di Balai Kartini, Jakarta. Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) terpaksa menyingkirkan sejumlah kursi agar ruangan tidak terlihat kosong.

Di beberapa daerah kehadiran Jokowi tidak lagi disambut dengan gairah dan antusiasme seperti pada kampanye Pilpres 2014, atau pada periode awal kepresidenannya. Di Banda Aceh, Jokowi terpaksa membatalkan pertemuannya dengan relawan karena jumlah yang hadir sangat sedikit. Di Pekanbaru kursi undangan hanya terisi sepertiga ketika Jokowi mendapat gelar kehormatan dari Lembaga Adat Melayu (LAM), Riau.

Perlawanan bangku kosong, adalah perlawanan simbolis dalam bentuk tradisional. Karakteristiknya sama dengan perlawanan yang dilakukan generasi digital. Perlawanan tanpa kekerasan. Yang satunya dilakukan secara terbuka, aktif dan atraktif. Sementara yang lainnya dilakukan secara diam-diam.

# Dekonstruksi pencitraan Jokowi

Kalau Anda cukup aktif di media sosial, bentuk-bentuk perlawanan semacam ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan. Namun intensitasnya belakangan ini meningkat, bersamaan gencarnya program pencitraan Jokowi.

Saat ini di medsos sedang viral #numpangpamerfoto. Melalui tagar ini para generasi digital memamerkan foto mereka di berbagai obyek wisata dunia. Ada yang di menara Eiffel, Paris, gedung parlemen Hongaria, di Budapest, sampai pose foto di Masjidil Haram, Mekah. Dalam keterangan foto mereka sebutkan : “Yang pamer foto di Menara Eiffel pasti bukan orang Paris. Yang pamer foto di Monas, pasti bukan orang Jakarta. Yang pamer foto lagi salat, pastilah orang yang jarang salat, atau tak biasa salat.”

Logika ini tampaknya dimaksudkan untuk mendekonstruksi kampanye massif tim Jokowi yang menggelontor medsos dengan foto-foto Jokowi sedang menjadi imam salat. Bersamaan itu tim Jokowi melakukan serangan terhadap ke-Islaman Prabowo

Foto-foto Jokowi yang tengah menjadi imam salat, alih-alih memperkuat citra ke-Islamannya, malah menjadi bahan candaan. Dalam Islam, menjadi imam salat, bukan asal modal berani. Apalagi dipamer-pamerkan. Seperti bunyi promosi sebuah produk. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pada peristiwa tsunami di Selat Sunda, tim Jokowi juga meluncurkan kampanye serial foto Jokowi yang tengah berjalan sendirian. Dia terlihat berjalan sendirian di pantai, di antara reruntuhan, memandang laut lepas dan berbagai pose lainnya.

Entah mengapa pose seperti ini sangat disukai Jokowi. Di berbagai lokasi bencana, mulai dari kebakaran hutan di Riau, Gempa di Lombok, Palu dan Donggala, serta tsunami Selat Sunda, pose Jokowi semuanya sama.

Kampanye pencitraan ini dengan mudah dipatahkan. Di medsos bertebaran foto-foto behind the scene ( di belakang layar). Sangat terlihat bahwa foto itu tidak natural, tapi by design,  sengaja dirancang. Jokowi atau tim konsultannya sengaja memanfaatkan momen itu untuk sesi foto. Ada yang berkomentar “ Tega amat, shooting di tempat bencana.”

Banyak yang mempertanyakan, kalau niatnya berkunjung ke tempat bencana mengapa Jokowi tidak menyapa korban? Interaksi dengan korban, atau para korban yang menangis memohon bantuan Jokowi, pasti jauh lebih dramatis. Mengapa kok malah menyendiri? Dia seolah menyapa, dan berdialog dengan laut dalam diam.

Foto-foto semacam ini dengan mudah didekonstruksi Jokowi seolah merenungi nasib. Tak berdaya menghadapi bencana. Dia juga seakan ditinggalkan sendiri oleh para pembantunya. Padahal faktanya para menteri yang ada di lokasi di larang mendekat. Mereka bisa mengganggu sudut pengambilan gambar para fotografer dan kameramen.

Jelas sudah Jokowi pada Pilpres kali ini menghadapi dua medan pertempuran. Selain Prabowo-Sandi, Jokowi menghadapi arus besar masyarakat yang tengah menginginkan perubahan.

Wael Ghonim seorang aktivis internet yang menggerakkan demonstrasi besar di Mesir pada awal Arab Spring pernah mengingatkan “ Kekuatan rakyat (people power), jauh lebih kuat dibandingkan dengan rakyat yang berada dalam kekuasaan.” end

Baca Juga
Kolom Politik

Friday, November 23, 2018

Rezim Jokowi, Negara Dengan Banyak Bos

Hersubeno Arief  - Rezim Jokowi, Negara Dengan Banyak Bos

KEPUTUSAN pemerintah untuk merevisi paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI  hanya sehari setelah diumumkan, membuat publik kembali bertanya-tanya.

Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Siapa yang berhak memutuskan? Soal ini penting untuk kembali kita pertanyakan.“Kebijakan kok seperti yoyo?. Mulur mungkret,” komentar seorang wartawan senior.

Jumat (16/11) Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan didampingi  Menkeu Sri Mulyani,  Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menperin Airlangga Hartarto, setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara mengumumkan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Secara garis besar DNI berisi daftar  bidang usaha apa saja yang tidak boleh dimasuki oleh pemodal asing. Kalau toh boleh masuk, harus ada pembatasan dalam kepemilikan saham. Misalnya selama ini untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan PP 54/2017 asing hanya boleh memiliki 30% saham. Dengan paket kebijakan ini, pada bidang usaha tertentu asing bebas memiliki saham sampai 100 persen.

“Relaksasi DNI ini mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) untuk berinvestasi di UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) serta Koperasi agar bisa masuk ke seluruh bidang usaha,” jelas Darmin di Kantor Presiden Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Kepada media Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady juga menegaskan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI dan 100 persen dibuka untuk asing. Ditambah dengan DNI 2016, maka total ada 95 bidang usaha.Dari total 505 bidang usaha yang masuk DNI, sudah berkurang 123 bidang usaha.

Pengumuman pemerintah ini tentu saja mengagetkan banyak kalangan. Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli langsung memention Presiden "Mas @jokowi,, kok ini kaya sudah putus asa? Sektor2 yg seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja ? Ampun deh,” tulisnya.

Bukan hanya Rizal Ramli yang terkejut. Banyak kalangan yang juga menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Di medsos sitausinya sungguh hiruk pikuk. Kalau semua sektor yang masuk klasifikasi bisnis ecek-ecek juga dibuka untuk asing, lantas apa lagi yang tersisa untuk anak negeri? Semua dikendalikan asing.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah segera merevisinya. Bagaimanapun juga  UMKM dan koperasi harus dilindungi. Bukan malah diserahkan kepada asing. Apalagi dalam beberapa kali krisis ekonomi, sektor UMKM berhasil menjadi bantal peredam perekonomian nasional. Ketika banyak perusahaan besar kolaps, UMKM berhasil bertahan dan mampu menyerap tenaga kerja.

Menghadapi berbagai kritik tersebut pemerintah anehnya tampak sangat kaget. Seolah mereka bingung sendiri dengan kebijakan yang telah mereka buat. Hanya sehari berselang, Kemenko Perekonomian menyampaikan ralat. Dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI atau bisa dimasuki 100 persen  asing,  pemerintah baru menyetujui 28 bidang usaha. "Seingat saya itu," ungkap Edy Putra Irawady, Sabtu (17/11).

Sedangkan 26 bidang usaha lainnya, Kemenko masih menunggu konfirmasi dari Kemendag, Kemen PUPR, Kemenhub dan Kemenkominfo. Mana yang benar? Belakangan ternyata yang resmi dikeluarkan dari DNI, hanya 25 bidang.

Kasus ini mengingatkan kita pada batalnya kenaikan bahan bakar premium bulan lalu. Kebijakan yang diumumkan oleh Meneg ESDM Ignasius Jonan (10/10) itu, malah hanya berumur kurang dari dua jam. Dengan alasan PT Pertamina belum siap, Meneg BUMN Rini Soemarno minta agar kebijakan tersebut dibatalkan. Akhirnya Kementrian ESDM menyatakan kenaikan ditunda. Hingga kini tak ada lagi kabarnya.

# Inkompetensi Dan Lemahnya Koordinasi

Menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak populis dan mendapat penolakan yang sangat keras dari publik, para pendukung Jokowi mulai saling menyalahkan. Politisi PDIP Maruarar Sirait yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi menyalahkan Darmin.

"Kebijakan ini bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi, yang selama ini pro-UMKM," kata Maruarar  Senin (19/11/2018).

Maruarar meminta Darmin membatalkan kebijakan itu. Kalau kebijakan itu tak dibatalkan, berarti sudah jelas Darmin mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi. Ngeri Kali.

Pernyataan Maruarar ini sangat janggal. Bagaimana mungkin Darmin bersama para menteri berani mengumumkan kebijakan yang bertentangan dengan Jokowi? Pengumuman tersebut dilakukan di Istana negara, setelah mereka bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden.

Kabarnya dalam pertemuan tersebut Presiden minta agar para menteri memikirkan dan mengambil kebijakan apapun, yang bisa mengurangi impor, meningkatkan cadangan devisa, dan mendatangkan investasi. Karena itulah kebijakan yang diambil terkesan kalap.

Berbeda dengan Maruarar, Menko Maritim Luhut Panjaitan yang dikenal sebagai tangan kanan Jokowi, justru membela Darmin. Luhut mengatakan relaksasi DNI dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI itu sudah  dibuat secara cermat. Kebijakan tersebut tak ada kaitannya dengan keberpihakan kepada asing.

Luhut menilai pihak yang menyebut paket kebijakan kali ini pro asing sebagai asal bicara. Sebab, mereka tak memahami mengenai relaksasi DNI dalam kebijakan tersebut. “Yang ngomong suruh datang ke saya. Kami tahu batasannya. Asbun (asal bunyi) saja,” kata Luhut di Jakarta, Senin (19/11).

Ribut-ribut diantara pembantu dan orang dekat Jokowi yang kebetulan ketiga-tiganya berasal dari etnis Batak ini menjadi bahan becandaan politisi Demokrat Jansen Sitindaon.

"Tontonan seru ini! Sesama Batak tarung. Haaa Panjaitan dan Nasution versus Sirait. Ada istilah kami orang Batak: ”Unang marba'i hamu alani portibion”. Jangan berkelahi kalian hanya krn soal dunia!" tulis Jansen singkat pada akun Twitter miliknya, @jansen_jsp.

Jansen benar,  “ribut-ribut” itu tak lebih hanya urusan dunia. Urusan bagaimana memenangkan Pilpres 2019. Maruarar harus marah, atau setidaknya pura-pura marah,  karena kebijakan membolehkan modal asing masuk ke sektor UMKM dan koperasi ini dampaknya akan sangat besar terhadap elektabilitas Jokowi.

Sebagai presiden yang selama ini dicitrakan dekat dengan wong cilik, rakyat jelata, pemilih Jokowi kebanyakan datang dari kalangan kelompok ekonomi lemah. Jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 58,97 juta. Sementara jumlah koperasi lebih dari 200 ribu. Jika masing-masing menyerap 2-3 orang tenaga kerja, tinggal dihitung berapa jumlah mereka.

Sebaliknya Luhut dan Darmin harus bertindak dan berpikir seperti diperintahkan Jokowi.  Bagaimana “melayani” sebaik-baiknya para pemilik modal besar dari dalam dan luar negeri. Dalam sistem demokrasi yang sangat mahal seperti Indonesia, para  pemilik modal ini sangat menentukan siapa kandidat yang akan terpilih. Merekalah para “bos” sesungguhnya.  Semakin besar modal yang disediakan para cukong, semakin besar pula peluangnya untuk terpilih.

Pertanyaannya,  sebelum menyetujui paket kebijakan tersebut apakah Jokowi sudah memahami implikasinya secara ekonomis dan politis? Atau seperti biasanya gaya dia memberi perintah “pokoknya.”

Kalau toh dia sudah memahami, mengapa dia menyetujuinya? Apakah ada kepentingan ekonomi dan politik yang lebih besar, yang memaksa dia harus setuju?

“Ribut-ribut” tiga tokoh Batak tadi semakin membuka mata publik, bagaimana cara presiden Jokowi dalam mengambil keputusan, dan untuk siapa dia mengambil keputusan. Tinggal lihat bidang  apa saja yang dibuka, dan siapa yang diuntungkan.

Kita ambil contoh bidang akupuntur,  kita tahu darimana bidang ini berasal? Atau soal pembangkit listrik di atas 10 MW. Siapa saja pemainnya? Adakah pejabat yang punya kepentingan bisnis di bidang itu? Semuanya mudah ditelusuri dan kita bisa menemukan jawaban.

Dibatalkannya  sebuah keputusan penting hanya dalam hitungan hari, atau bahkan jam, menunjukkan adanya persolan serius pada karakter,  kompetensi dan kemampuan leadership presiden Jokowi.

Jenderal Norman Schwarzkopf seorang pemimpin Perang Teluk yang dikenal garang, galak dan tak kenal menyerah,  mengingatkan betapa karakter adalah modal yang paling utama dari seorang pemimpin: Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.

Kepemimpinan itu adalah gabungan kekuatan strategi dan karakter. Jika terpaksa harus memilih salah satu. Pilihlah yang tidak punya strategi.  Bagaimana kalau tidak punya kedua syarat itu?

Sumber = rmol.co

Baca Juga
Kolom Politik

Prabowo Galau, Bukan Hina Lulusan Perguruan Tinggi

Sandiana Ugo - Prabowo Galau, Bukan Hina Lulusan Perguruan Tinggi

Pernyataan calon presiden, Prabowo Subianto tentang mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia yang setelah lulus menjadi tukang ojek online (ojol) merupakan ungkapan kegelisahan yang mendalam. Bukan untuk menghina para mahasiswa.

Pasangan Prabowo, Sandiaga Uni menjelaskan bahwa kegelisahan ketua umum Gerindra disampaikan karena angka pengangguran di negeri ini terbilang tinggi. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, ketertinggalan Indonesia terlihat.

"Kalau ini merupakan sesuatu keprihatinan dan kegalauan Pak Prabowo," jelas Sandi usai menghadiri acara Wisuda Sarjana XVI Universitas Bung Karno (UBK) di Balai Sudirman, Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

Penjelasan Sandi itu menanggapi tuntutan Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) yang ingin Prabowo minta maaf.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa Prabowo ingin mengangkat derajat para lulusan kuliah agar para pencari kerja usia produktif mampu menghadapi revolusi industri 4.0 sudah di depan mata.

Konkretnya adalah mereka harus bisa menciptakan lapangan kerja baru. Baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan lain sebagainya untuk mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa dan masyarakat.

"Semua pekerjaan ya tentunya layak, pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang selama itu halal, itu merupakan pekerjaan yang mulia,” tuturnya.

“Tidak ada yang salah, tapi dari segi lulusan yang harusnya difokuskan untuk bisa mengisi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita, itu akan memberikan yang kita sebut sebagai lapangan kerja yang tidak optimal, tidak berkualitas," tukas Sandi. [ian]

Sumber = politik.rmol.co

Baca juga
Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018

Relaksasi DNI, Partai Pendukung Juga Teriak

Sandiana Ugo - Ihwal Relaksasi DNI, Sandi: Partai Pendukung Juga Teriak

Elite partai pendukung pemerintah terlihat tak kompak dalam sejumlah kebijakan Presiden Jokowi, termasuk relaksasi bidang usaha yang masuk daftar negatif investasi (DNI) untuk investor asing.

"Pendukung pemerintah sekarang udah pada teriak juga nih. Bagaimana sih, terus koordinasinya seperti apa?" sindir calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu (21/11).

Komentar singkat Sandi ini merupakan respons terkait paket kebijakan ekonomi ke-16 baru ini dikeluarkan pemerintah. Khususnya mengenai paket relaksasi sejumlah usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Sandi menegaskan seyogianya dalam mengambil sebuah kebijakan, pemerintah harusnya mempertimbangkan secara matang. Keputusan itupun tak boleh mengorbankan kepentingan dalam negeri.

" Jika tidak, semua pihak akan mengkritisi," demikian Sandiaga. [jto]

Sumber = ekbis.rmol.co

Baca juga
Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018

Thursday, November 22, 2018

4 TAHUN PRESIDEN, JOKOWI GAGAL MEWUJUDKAN 9 AGENDA PRIORITAS

MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (KETUA TIM STUDI NSEAS) - 4 TAHUN  PRESIDEN RI, JOKOWI GAGAL MEWUJUDKAN  9 AGENDA PRIORITAS : TAK LAYAK LANJUT SBG PRESIDEN  KE DEPAN


PENGANTAR:

Belakangan ini atas bantuan medsos para  Pelajar dan Pengamat Politik dari berbagai Perguruan Tinggi  membangun  opini, 4 tahun Presiden RI,  Jokowi berhasil mewujudkan 9 agenda prioritas (NAWACITA).

Ditekankan, keberhasilan tersebut karena leadership Jokowi selalu menerapkan pendekatan persuasif sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi. Pengamat semacam ini  sungguh tanpa data, fakta dan angka utk merasionalisasi pembangunan opini mereka ini.

Namun, realitas obyektif syarat data, fakta dan angka, tidaklah Jokowi berhasil, justru gagal total. Kepemimpiban Beliau tidak layak bagi  sebuah  organisasi Negara besar dan Rakyat sebanyak Indonesia.

Hasil studi evaluasi kondusi kinerja Presiden Jokowi 4 tahun ini sbb:

1.Jokowi tak mampu mewujudkan kehadiran kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Sejumlah peristiwa pelanggaran  HAM era Jokowi, negara tak hadir:

a. Jemaah Ahmadiyah Indonesia menyatakan, dalam kurun 2016-2017 terdapat 11 kasus penutupan Masjid Ahmadiyah. Sebagian besar penutupan Masjid justru diinisiasi oleh Pemda. Selain penutupan rumah ibadah, pelanggaran atas hak sipil juga dialami oleh 116 jemaah Ahmadiyah berada di Permukiman Wisma Transito di Kelurahan Majeluk, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasus terakhir adalah perusakan terhadap rumah dan properti milik jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur pada Mei 2018.

b.  Awal Januari 2016 ribuan warga anggota kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) diusir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka mengalami kekerasan dan diskriminasi saat pengusiran. Perlakuan diskriminatif juga terjadi saat mereka kembali ke daerah asal. Setelah dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing, para warga eks Gafatar mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah.

b. Pd 22 April 2016, Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi dalam mendirikan Gereja.

Pemerintah Kabupaten tidak bisa mengakomodasi hak-hak seharusnya diterima oleh kelompok umat Nasrani, terkait pemberian izin pembangunan rumah ibadah. Sebelum maupun sesudah peristiwa pembakaran Gereja HKI, 13 Oktober 2015, izin pembangunan Gereja dipersulit.

d.  Kerusuhan di Tolikara, Papua, terjadi 17 Juli 2015. Peristiwa  terjadi ketika massa Gereja Injil di Indonesia (GIDI) berusaha membubarkan jemaah Muslim  tengah menjalankan Shalat Idul Fitri.

e. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein telah melaksanakan misi kunjungan ke Indonesia, dalam rangka memperingati 70 Tahun Deklarasi Universal HAM.

Sejak 5 - 6 Februari 2018, Al Hussein melakukan diskusi mendalam dengan Presiden RI, pemerintah serta, organisasi aktivis HAM Indonesia guna membahas keberlangsungan HAM  Tanah Air. Ia memunjukkan "keprihatinan'  atas kondisi pelaksanaan HAM di Indonesia.

f. Dalam suatu acara dialog di TV One, 12 Des 2017, Narasumber UHAMKA, Manager Nasution menyebutkan, ada 47 kali persekusi tanpa ada penegakan hukum melalui pengadilan. Dari sisi penegakan hukum, sepanjang terjadinya persekusi tahun 2017, "Negara absen".

2. Jokowi tak mampu  membuat Pemerintah selalu hadir  membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya (good governance).

Kondisi Pemerintahan era Jokowi sbb:

a.  Organisasi gemuk,  jenjang pengambilan keputusan panjang, belum berorientasi  efisien dan ramping. (Bisnis.com, 19 Mei 2016).

b.  Hanya 40 %  ASN  memiliki keahlian dan kecakapan tertentu dalam bekerja. 60 % sisanya hanya pandai kemampuan administrasi (JPNN.com , 15 Sep 2016).

c.    Rendahnya integritas penyelenggara Pemda. 

d. Penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah dalam perizinan; Inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah

e. Kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai

f.Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan urusan pemerintahan belum optimal.

g. Ada transaksi jual beli jabatan.Estimasi transkasi mencapai Rp. 36, 7 triliun. Asumsi nominal  untuk jabatan tinggi mulai Rp. 250 juta hingga Rp. 500 juta.

h.  90 % proses pengisian 21 ribu jabatan Kepala Dinas di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota diduga diperjualbelikan.

Berdasarkan sampel di 10 daerah, harga rente jabatan eceran tertinggi Rp. 400 juta, eceran terendah Rp.100 juta. Diambil rata2 Rp 200 juta (VIVA.co.id, 23 Januari 2017).

i. Tingginya jumlah pengaduan tertulis masyarakat kepada KemenPANRB. Pada 2015, dari 696 pengaduan, 84 berkas kategori pungli atau korupsi. Pada 2016 dari 924 pengaduan, 77 berkas kategori pungli dan korupsi. Pada 2017, terhitung awal Juni, 38 pengaduan kategori pungli atau korupsi dari 410 berkas (Antara, 12/7/2017).

3. Jokowi tak mampu mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

Jokowi cuma bisa menegaskan berkali-kali mengunjungi daerah Indonesia Bagian Timur dan pulau terluar untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Jokowi telah berkali-kali menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Terlebih pembangunan di daerah pinggiran dan perbatasan antar-negara.

Setelah 4 tahun berjalan, apa hasil? Cuma pernyataan komitmen semata, cuma pencitraan seakan sebagai Tokoh Nasionalis !!!

Sebuah sumber menegaskan,  4 tahun berkuasa,  Jokowi hanya membangun 1 ruas jalan Wamena-Nduga, stadion batu dan jembatan Holtekam dari dana kredit Pemda, uang kringat rakyat Papua. Di
Sulawesi, pembangunan Kereta masih di sekitar Barru-Pare2 (Sulsel). Itupun proyek era SBY. Utk Kalimantan, no realisasi pembangunan KA. Mangkrak !

Ternyata Rezim Jokowi kembali ke Jawa Sentris.  Konsep pinggiran kepung kota, hanya ada dlm pencitraan Jokowi dlm kampanye dan awal bekuasa.  No implementasi.

4. Jokowi tak mampu mewujudkan penolakan  negara lemah dengan reformasi sistem dan penegakan hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Dalam hal penegakan hukum  bebas korupsi, Jokowi gagal di bidang pemberantasan  korupsi. Ada sejumlah penilaian:

a. Mahkamah Agung (CNN Indonesia, 29/12/2016) : Jumlah perkara korupsi di lembaga peradilan sepanjang 2016 mencapai 453 perkara, menempati urutan kedua setelah kasus narkotik (800 perkara).

b.  Indonesia Corruption Watch ( 20/10/2016): Kinerja pemerintahan Jokowi  dua tahun berkuasa  di bidang pemberantasan korupsi belum memuaskan dan jauh dari harapan masyarakat. Satu tahun pertama, agenda pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas utama Jokowi. Kinerja  Jokowi urus korupsi justru tenggelam di balik sejumlah kegaduhan, khususnya soal kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK.

c. Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia: Mayoritas warga anggap korupsi meningkat 2 tahun terakhir. Mayoritas warga menilai korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir. Survei  16-22 Agustus 2017 ini menunjukkan, hanya 19,3 % responden  merasa korupsi di Indonsia semakin menurun. Sementara,  menjawab tidak mengalami perubahan sebesar 24,5 persen. Sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

d.PP Pemuda Muhammadiyah (27/23/2017): Pemberantasan korupsi masih jauh dari program Nawacita.  Jokowi  kehilangan komitmen dan posisi parah dlm  pemberantasan korupsi. Jokowi tidak membayar utang kampanye justru sukses mendorong era kegelapan pada korupsi.

e.Survei Korupsi Asia Pasifik: 32 % orang Indonesia melakukan suap. Negara dengan tingkat suap paling tinggi adalah India (69 persen) dan Vietnam (65 persen). Menyusul di kategori selanjutnya yaitu Pakistan, Thailand, Kamboja, dan Indonesia dengan indeks suap di angka 31-40 persen. Masuknya Indonesia di kategori tsb  menjadi kabar buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi  telah digaungkan di negeri ini.

f.  Organisasi 'Transparansi Internasional (25/1/2017): Transparansi Internasional  mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi  menunjukkan tingkat korupsi di 176 negara. Meski perolehan skor Indonesia naik.  Ranking Indonesia turun ke peringkat 90.

g. M.Nasir Djamil Anggota Komisi III DPR: Walau sudah ada tiga lembaga seperti Polri, Kejaksaan dan KPK, korupsi tidak menurun secara signifikan. Utk memberantas korupsi dilakukan penguasa harus dilakukan oleh penguasa pula. "Hanya penguasa bisa mengawasi kekuasaan," tegasnya. Sembari menekankan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, perlu penanganan luar biasa pula (Sindonews, 17/10/2017).

h. Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai,  di masa kepemimpinan Presiden Jokowi tindak pidana korupsi masih sangat masif. Pengadaan barang dan jasa menjadi ladang korupsi. Namun, angka korupsi tertinggi terjadi di sektor infrastruktur yang jadi sasaran empuk untuk korupsi.

"Terakhir judicial corruption. Termasuk proyek korupsi ini jadi catatan Jokowi, lebih dari 30 % korupsi terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Korupsi menumpuk di pembangunan infrastruktur, lebih dari 30 persen," kata Ade di dalam diskusi catatan akhir tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi di Gedung Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

I. Berita KOMPAS TV 19 Juli 2018 membeberkan, Komisi anti-suap Jepang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengadukan keluhan pengusaha di Indonesia.

Perusahaan asal Jepang mengaku kerap dimintai biaya ilegal oleh pejabat Indonesia. Biasanya, pebisnis Jepang dimintai suap ketika ingin izin bisnis dan mengikuti lelang proyek pemerintah. Suap diminta oleh oknum pejabat  berkaitan dengan bisnis cukup bervariasi. Mulai dari ratusan yen sampai ratusan juta yen. Kalau dikonversi, maka setara dengan ratusan ribu sampai miliaran rupiah. Padahal, praktik pungli ini tidak lazim ditemui di Jepang. Pada akhirnya, praktik suap pun menyulitkan pebisnis.

j. Viva.co.id 23 Mei 2018  membeberkan penilaian Ketua DPR Bambang Soesatyo. bahwa korupsi di Era Jokowi masih tinggi. Data Transparansi International (2018) menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.

k.Dlm realitas obyektif kader partai terbanyak korup berasal dari beberapa  partai pendukung Rezim Jokowi. Diantara beberapa partai terbanyak kader korup tsb, PDIP menjadi penyumbang terbesar  terjadi di awal hingga pertengahan 2018. Bahkan terdapat Menteri Jokowi      terpidana korupsi seperti Mantan Mensos Idrus Marham.

5. Jokowi tak mampu mewujudkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

Program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun pungutan hanyalah kebijakan parsial dan kekanjutan program Rezim.sebelumnya.Sebenarnya tidak ada yang baru dari Program Indonesia Pintar.  Sebab aslinya semuanya adalah program yang dikeluarkan di era SBY.

6.Jokowi tak mampu mewujudkan peningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

BPS merilis  Juli 2018, ekspor Indonesia tembus US$ 16,24 miliar atau tumbuh 19,33% secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara impor naik 31,56% YoY menjadi US$18,27 miliar.

Sehingga defisit neraca perdagangan Juli 2018  mencapai US$2,03 miliar.Apabila ditarik secara historis, defisit neraca perdagangan Juli merupakan  terparah dalam 5 tahun terakhir, atau sejak Juli 2013.

Sepanjang tahun ini (hingga Juli 2018), defisit neraca perdagangan sudah mencapai US$ 3,1 miliar. Menurut Sri Mulyani, defisit neraca perdagangan di Juli dan Agustus 2018 ini masih belum berkurang, masing2 US$ 2,03 miliar dan US$ 1,02 miliar.

Neraca perdagangan Indonesia Oktober 2018 kembali defisit; tercatat sebesar US$ 1,82 miliar; dari impor  sebesar US$ 17,62 miliar, sementara ekspor year on year (YoY) hanya US$ 15,80 miliar.

7. Jokowi tak mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.

Kebijakan Rezim Jokowi terakhir  syarat kritik dan kecaman publik yakni membuka peluang bagi asing 54 bidang berkategori UKM Yang selama ini negara wajib melindungi dari Asing.

Kini Rezim Jokowi  semakin banyak jenis usaha diperuntukkan  bagi asing.Setelah kritik dan kecaman publik bermunculan, lalu Kemenko berubah. Dari 54 bidang usaha  dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI) atau bisa dimasuki 100% asing  baru menyetujui 28 bidang usaha.

8. Jokowi tak mampu mewujudkan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

Pembangunan karakter bangsa era Jokowi ini kebih bertumpu pada pebataan kurikulum di sekolah, cenderung  abaikan keluarga dan masyarakat.

Akibatnya, program pendidikan karakter sekolah tidak efektif dan  hanya menjadi wacana semata,  tidak akan berhasil karena tidak ada kesinambungan dan harmonisasi antara kurikulum, keluarga dan masyarakat. Rezim Jokowi gagal masuk menata keluarga dan masyarakat. Program ini jelas hanya "ilusi", sekedar pencitraan di bidang sosial budaya.

9. Jokowi tak mampu mewujudkan perteguhan  Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Selama ini Jokowi tidak mampu membuat forum2 komunikasi dari beragam anak bangsa, etnis, suku, dan agama untuk mencapai berbagai konsensus sehingga terjadi penguatan Kebhinekaan. Tidal terbangun dialog antar Warga, bahkan Rezim Jokowi sendiri menutup ruang  dialog di maksud.

PENUTUP:
Uraian di atas memunjukkan ringkas, berdasarkan 9 standard kriteria prioritas program, empat tahun  Jokowi gagal mewujudkan. Karena itu, tak layak lanjut sbg Presiden RI ke depan.

Baca Juga
Kolom Politik

Bagaimana Pertanggungjawaban Penderita Gangguan Jiwa Yang Punya Hak Pilih

Iwan Sumule - Bagaimana Pertanggungjawaban Penderita Gangguan Jiwa Yang Punya Hak Pilih

 Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan penderita gangguan jiwa ikut pemungutan suara pada Pemilu 2019.

Sebagaimana keputusan KPU memasukkan penderita gangguan jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Saya menyesalkan sikap dan keputusan KPU yang memasukkan orang tak waras dalam DPT sebagai pemilih," kata Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule kepada wartawan, Selasa (20/11).

Menurutnya, dalam peraturan hukum Indonesia, orang dengan gangguan kejiwaan atau gila tidak bisa diadili. Maka seharusnya sama dengan hak pilih dan dipilih dalam pemilu.

"Ketika orang tak waras diperbolehkan memilih tentu tak bisa mempertanggungjawabkan pilihannya," ujar Iwan.

Dia menambahkan, dalam menjalankan demokrasi tentu memiliki dan akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula dengan masyarakat pemilih dan calon yang dipilih.

"Bagaimana mungkin kita bisa meminta pertanggungjawaban dari orang tak waras. Dan kami bukan orang tak waras yang mau dipilih," tegas Iwan. [wah]

Sumber : politik.rmol.co

Baca juga
Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018

Ada Dajal Ekonomi Di Indonesia


Amien Rais - Ada Dajal Ekonomi Di Indonesia

Banyaknya proyek yang dikuasai pihak asing membuat Indonesia tidak lagi berdaulat di bidang ekonomi.

"Ada dajal ekonomi di Indonesia. Ada tiga megaproyek yang menghina bangsa Indonesia karena dikerjakan dengan pertimbangan yang tidak masuk akal sehingga mangkrak," kata Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amien Rais di hadapan kader Muhammadiyah dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (20/11).

Megaproyek yang dimaksud Amien Rais adalah reklamasi di teluk Jakarta. Ada penjajah ekonomi dari luar negeri yang akan membangun 17 pulau palsu.

"Izinnya belum jelas tapi digasak tanpa apapun dan sekarang mangkrak, padahal Indonesia ini mempunyai ribuan pulau," ujarnya.

Amien menyebut megaproyek tersebut telah menelan biaya Rp 300 triliun yang didapatkan dari China.

"Itu yang pertama. Yang kedua adalah megaproyek Meikarta. Investor utamanya juga cukong, biaya pembangunannya Rp 280 triliun dan izin dari Pemda Jabar maksimal 50 hektare tapi mereka meminta 11 kalinya," imbuhnya.

Akibat pembangunan Meikarta, kata Amien, lahan hijau menjadi banyak yang rusak karena alat berat. Ironisnya, proyek tersebut mangkrak karena belum ada izinnya. Megaproyek ketiga, yakni Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, yang saat ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Ini namanya kereta api cebong, atau kereta api cepat bohong-bohongan," sebutnya.

Seperti dua proyek tadi, Amien mengatakan modal utama pembangunan proyek ini juga didapat dari China. "Izin belum selesai tanah sudah banyak yang dibebaskan tapi sekarang macet," urainya.

Dari sekian banyak megaproyek yang modalnya berasal dari investor asing tersebut, tambah Amien, menunjukkan saat ini Indonesia sudah dijajah oleh ekonomi asing. [lov]

Sumber : politik.rmol.co

Baca juga
Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018