tag:blogger.com,1999:blog-90082899712969537892024-03-14T23:05:56.853+07:00Politik Negarawan Berita Hukum & Politik Indonesia yang jujur dan bebas dari paham komunis (PKI)Unknownnoreply@blogger.comBlogger202125tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-18244057848805304762019-10-06T09:32:00.004+07:002019-10-06T09:41:15.010+07:00Keterlaluan - Membantu Orang Terjepit Dihukum Penjara<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyp6hiTGze8eZZiQhsC37kM357sodrTHTJ1kbxhbfmiiY24YfYR5QsfYtEEf3yoOP3YaWsgMqn8TO8-UayGtgvBQVBwev82pbdPEKURWXpRjKw1vvYJ074R3vpezoWWtYuoqvO6vnnNqQ/s1600/asyari-usman.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="407" data-original-width="403" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyp6hiTGze8eZZiQhsC37kM357sodrTHTJ1kbxhbfmiiY24YfYR5QsfYtEEf3yoOP3YaWsgMqn8TO8-UayGtgvBQVBwev82pbdPEKURWXpRjKw1vvYJ074R3vpezoWWtYuoqvO6vnnNqQ/s200/asyari-usman.jpg" width="197" /></a></div>
<b>Keterlaluan - Membantu Orang Terjepit Dihukum Penjara</b><br />
<b></b>Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior)<br />
<br />
Ada kabar yang sangat memprihatinkan. Luput dari pemberitaan besar karena rangkaian unjuk rasa belum lama ini. Peristiwa itu terjadi pada 19 September 2019. Tak sesuai dengan akal sehat. Orang yang menolong orang lain yang sedang terjepit, dihukum penjara.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Itulah yang dialami oleh 29 karyawan Sarinah, Jakarta, yang dinyatakan bersalah hanya karena membolehkan para pendemo masuk ke gedung Sarinah ketika berlangsung aksi 21-22 Mei 2019.<br />
<br />
Pengadilan di Jakarta menyatakan mereka bersalah membantu orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap aparat negara.<br />
<br />
Para pengunjuk rasa masuk ke gedung itu sekadar untuk membasuh muka mereka. Mungkin juga sekadar melepas dahaga. Tapi, bagi penguasa, sikap alami yang ditunjukkan oleh para karyawan Sarinah itu dipelintir menjadi perbuatan pidana. Mereka didakwa membantu para pendemo melawan aparat.<br />
<br />
Sikap spontan memberikan bantuan itu dihukum penjara 4 bulan 3 hari. Bahkan, hampir saja dihukum 8 bulan.<br />
<br />
Logika penguasa adalah bahwa dengan masuk ke Sarinah dan mendapatkan air, maka para pendemo kembali segar untuk turun ke jalan. Luar biasa sekali.<br />
<br />
Entah dari mana pemikiran seperti ini diadopsi oleh para penegak hukum. Jelas sekali logika penguasa dan citarasa keadilan penegak hukum mengalami “gangguan serius”.<br />
<br />
Para pengunjuk rasa jelas bukan teroris. Mereka turun ke jalan karena merasa ketidakadilan merajalela di negeri ini. Mereka bukanlah ancaman bagi aparat keamanan. Para pendemo yang dibantu oleh 29 karyawan Sarinah itu bukanlah orang yang sedang melancarkan gerakan untuk menghancukan negara dan pemerintah. Mereka bukan pelaku makar.<br />
<br />
Seterusnya, para karyawan Sarinah itu bukanlah orang-orang yang telah lebih dulu mempersiapkan diri untuk membantu para pengunjuk rasa agar mereka bisa lebih anarkis lagi. Mereka hanya bereaksi spontan. Para karyawan itu hanya membaca fakta yang polos. Bahwa pada saat itu sedang terjadi perseteruan antara aparat negara yang kuat dengan peralatan lengkap versus pendemo tangan kosong.<br />
<br />
Hanya memberikan air yang mereka lakukan. Sama seperti para petugas yang memberikan pertolongan kepada siapa pun juga tanpa melihat latarbelakang politik mereka. Hanya berupa bantuan kemanusiaan.<br />
<br />
Ternyata, kehancuran akal sehat para penguasa memang sudah lebur total. Tak bisa dikenali lagi. Tidak ada lagi pertanda akal sehat itu ada.<br />
<br />
Sabarlah kalian wahai para karyawan Sarinah. Kalian dipaksa menjadi terpidana karena perbuatan mulia Anda. Kalian pasti sudah selalu dengar bahwa akan ada suatu zaman yang semua serba terbalik. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Orang yang amanah tak diberi kepercayaan. Sebaliknya, para penipu diberi mandat.<br />
<br />
sumber : <a href="http://www.teropongsenayan.com/105911-keterlaluan-membantu-orang-terjepit-dihukum-penjara" rel="nofollow">www.teropongsenayan.com</a><br />
<br />
Baca Juga<br />
<b>- <a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2017/01/kolom-politik.html">Kolom Politik</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-68771953358366916202019-04-26T14:25:00.003+07:002019-04-26T14:26:20.377+07:00Jokowi Vs People Power<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_9BOZMpPobc741dha7qNSQ-JmaF3EoBxZ74ENr5-7Ggfat4elzgp3cLCsKC9i8mdKgbRttZOPwvJ5xptJQX6vGR8pcXG42qATL9zS9I06k29HpR_bS5DdBo6LemEehZZA6L5P7QKCKjU/s1600/tony-rosyid.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="334" data-original-width="408" height="163" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_9BOZMpPobc741dha7qNSQ-JmaF3EoBxZ74ENr5-7Ggfat4elzgp3cLCsKC9i8mdKgbRttZOPwvJ5xptJQX6vGR8pcXG42qATL9zS9I06k29HpR_bS5DdBo6LemEehZZA6L5P7QKCKjU/s200/tony-rosyid.jpg" width="200" /></a></div>
<b># Jokowi Vs People Power</b><br />
Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)<br />
<br />
Kabarnya akan ada aksi massa besar-besaran. Di mana? Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Benarkah? Perlu klarifikasi dan investigasi. Jika benar, ini harus jadi perhatian serius.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Lalu, apa yang dituntut? Mendiskualifikasi Paslon 01. Kenapa? Karena telah melakukan Kecurangan. Ada yang mengatakan itu bukan sekedar kecurangan, tapi extra ordinary crime. Kejahatan pemilu yang luar biasa.<br />
<br />
Pasca reformasi, baru kali ini pemilu masif dengan kecurangan. Demokrasi yang menjadi hasil perjuangan reformasi mendadak mati. Tepatnya dimatikan. Oleh siapa? Hanya penguasa yang bisa melakukan itu.<br />
<br />
Ulama dikejar-kejar, pers dibungkam, mahasiswa dibuat diam dan tak berkutik, semua aparat, birokrasi dan institusi negara dikendalikan untuk memperpanjang kekuasaan. Seolah tak tersisa!<br />
<br />
Rakyat marah, bahkan teramat marah. Hanya dua hal yang bisa mendorong kemarahan itu untuk meledak: pertama, komando. Jika Prabowo, atau para ulama dan tokoh pendukung Prabowo memberi komando, people power ini bergerak. Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia akan dipenuhi massa yang membludak.<br />
<br />
Kedua, jatuhnya korban. Jika jatuhnya Orde Baru menelan 7 nyawa jadi korban, maka gerakan people power, jika benar-benar terjadi saat ini diprediksi lebih mengerikan. Dari mana tahu? Pola berpolitik penguasa selama ini yang menghalalkan segala cara dan mengintimidasi semua yang tak "satu langkah" dan tunduk padanya. Di sisi lain, rakyat sudah kehilangan batas kesabarannya. Urat takut rakyat sudah putus untuk menghadapi pressure kekuasaan.<br />
<br />
Jika Jokowi itu arif, dan memiliki sensitivitas kerakyatan dan kebangsaan yang tinggi, lebih baik mengalah. Serahkan negara ini kepada Prabowo, maka Jokowi akan jadi bapak bangsa yang terhormat. Dikenang sebagai pemimpin yang lebih mendahulukan bangsa dan rakyatnya. Kenapa bukan Prabowonya yang mengalah? Prabowonya bisa mengalah, tapi rakyat yang di bawah tak bisa terima Jokowi jadi presiden lagi. Kepercayaan mereka terhadap Jokowi sudah punah.<br />
<br />
Anda nonton video saat Jokowi diteriakin rakyat: curang...curang... Sungguh tak lagi ada rasa hormat kepada Jokowi sebagai presiden. Hukuman sosial ini akan terus berlanjut sebelum Jokowi lengser dari kursi presiden. Jika dipaksakan, tak akan kondusif untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang. Sebab, pemerintah tanpa kepercayaan rakyat akan rapuh.<br />
<br />
Lebih baik Jokowi mengalah dari pada harus berhadapan dengan people power yang jika salah respon dan reaksi aparat, bisa berakibat jatuhnya banyak korban dari anak bangsa. Korban yang semestinya tak perlu ada.<br />
<br />
Siapapun yang ganggu pemilu, tembak di tempat, kata polisi. Rakyat sepertinya sudah tak lagi takut pada peluru. Kemarahan rakyat tak lagi bisa dibendung oleh nasehat dan ancaman peluru. Mereka siap mati Sahid.<br />
<br />
Upaya Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah tokoh, termasuk para jenderal dari kubu 01 untuk memanggil, membujuk dan merayu para ulama dari kubu 02 agar menahan adanya people power, sepertinya tak berhasil. Bahkan sebagian besar menolak untuk bertemu. Coba anda bayangkan, wapres saja ingin bertemu, ditolak sama mereka. Ini menunjukkan adanya satu tekad mereka; mendeligitimasi dan mendiskualifikasi Jokowi.<br />
<br />
Intel bisa cek di semua wilayah dimana pendukung Prabowo mayoritas. Para aktifis masjid, pesantren, majlis ta"lim dan para ulamanya dari berbagai daerah menyatakan tak akan mundur menghadapi kekuasaan yang dianggap curang ini. Kabarnya sudah ada komando berantai di kelompok ulama ini. Satu ditangkap atau dibunuh, satu lagi pegang kendali. Ditangkap dan dibunuh lagi, yang lainnya pegang kendali. Dan seterusnya. Ini warning buat bangsa. Ngeri kali? Begitulah situasinya sekarang.<br />
<br />
Ini semua karena rakyat sudah muak dengan tingkah polah kekuasaan. Dan klimaksnya adalah pemilu yang masif kecurangan. Telanjang di depan mata, dan telah melampui batas dinding pertahanan psikologi rakyat.<br />
<br />
Jokowi tak lagi legitimed di mata rakyat setelah kecurangan demi Kecurangan yang terakumulasi jadi perlawanan rakyat. Perlawanan ini diperkirakan akan sangat masif. Ancaman rakyat untuk meninggalkan Prabowo jika ia mau bertemu dengan orang dari kubu Jokowi, itu tanda nyata dari kemarahan itu. Jika Prabowo paksakan, ia pun akan mendapatkan kutukan yang sama.<br />
<br />
People power seperti harga mati. Rakyat siap menghadapi kekuatan Jokowi dengan semua risiko, termasuk kematian. Narasi "mati Sahid" para ulama di Solo Raya seolah mewakili suara umat. Jika sudah seperti ini, siapa yang mau mengalah untuk keberlangsungan masa depan bangsa dan negara?<br />
<br />
Jakarta, 25/4/2019 (*)<br />
<br />
Baca Juga<br />
<b>- <a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2017/01/kolom-politik.html">Kolom Politik</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-27952667309690177232019-04-26T13:51:00.002+07:002019-04-26T14:01:59.657+07:00Lima Alasan Mengapa Jokowi Sudah Pasti Kalah<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaR0krDbj5GJ5OpPTr7xfsfmF0RL_vPHrT9Fpo8l68vSewX-q3Im21QpKVupWnlqN5C25QNYCEH_B0b8HnUgs2d8Escj8Mhdq230NuMJU75kqAofUaQMinlSKZTv5ns-C9VAKoCG75RRA/s1600/hersubeno-arief.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="297" data-original-width="290" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaR0krDbj5GJ5OpPTr7xfsfmF0RL_vPHrT9Fpo8l68vSewX-q3Im21QpKVupWnlqN5C25QNYCEH_B0b8HnUgs2d8Escj8Mhdq230NuMJU75kqAofUaQMinlSKZTv5ns-C9VAKoCG75RRA/s200/hersubeno-arief.jpg" width="195" /></a></div>
<b># Lima Alasan Mengapa Jokowi Sudah Pasti Kalah</b><br />
Oleh : Hersubeno Arief<br />
<br />
<br />
Hingga hari ini kubu Jokowi dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencoba meyakinkan rakyat, Jokowi menang. Upaya ini seperti menegakkan benang basah.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Publik sudah paham, menyaksikan sendiri, dan yang paling penting sangat meyakini Prabowo menang.<br />
<br />
Secara de facto Indonesia sudah mempunyai presiden baru. Tinggal menunggu secara de jure.<br />
<br />
Apa saja alasannya sehingga publikasi massif quick count manipulasi dan intimidasi pikiran ( mind games ) publik melalui aplikasi Situng KPU, tak ada gunanya.<br />
<br />
<b>Pertama,</b> kalau sudah menang mengapa harus curang? Alasan ini tidak bisa dibantah dengan dalih apapun. Kecurangan rekapitulasi dengan modus menggelembungkan suara Jokowi dan mengempiskan suara Prabowo ini terjadi sangat massif. Levelnya sudah tidak masuk akal.<br />
<br />
Dalam satu TPS suara pemilih maksimal hanya 300 orang. Namun kita menyaksikan ada satu TPS di Bali jumlah pemilih Jokowi lebih dari 1.000 orang. Banyak juga rekap data pemilih menunjukkan Jokowi menang melebih jumlah total suara pemilih, baik yang sah maupun tidak sah.<br />
<br />
Meminjam istilah Rocky Gerung, hanya orang dungu yang percaya dengan kecurangan yang dungu semacam itu.<br />
<br />
Kecurangan semacam ini tidak perlu terjadi, jika Jokowi benar menang. Hanya akan mencoreng kemenangan Jokowi, dan memberi peluang Prabowo menggugat.<br />
<br />
Hanya ada satu alasan mengapa mereka melakukan kecurangan. Jokowi kalah. Jadi agar bisa menang dengan perolehan suara 54 persen seperti dikatakan sejumlah lembaga survei, agar bisa sesuai dengan Situng KPU, kecurangan lah jawabannya.<br />
<br />
<b>Kedua</b>, dari sisi teritorial banyak provinsi yang semula dikuasai Jokowi, pada pilpres kali ini jatuh ke tangan Prabowo. Pada Pilpres 2014 Jokowi menang di 24 provinsi. Sementara pada Pilpres 2019 dia hanya berhasil menang maksimal di 16 provinsi.<br />
<br />
Pada Pilpres 2014 Jokowi menang di Sumut, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, Papua, Papua Barat plus Luar negeri.<br />
<br />
Pada Pilpres 2019 Prabowo berhasil merebut Sumut, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalbar, Sulsel, Sultra, dan Maluku.<br />
<br />
Jokowi bisa tetap menang dengan syarat memperoleh suara di atas 70 persen untuk Jateng dan Jatim. Untuk Jateng itu bisa dilakukan. Mereka bisa kontrol sepenuhnya. Di Kabupaten Boyolali misalnya, saksi Paslon 02 diintimidasi. Prabowo tidak mendapat suara sama sekali di banyak TPS. Tapi untuk Jatim hal itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi di Madura.<br />
<br />
<b>Ketiga</b> perolehan Jokowi pada Pilpres 2014 hanya 53.15 persen. Angka itu diperoleh saat Jokowi sangat populer dan banyak orang yang menggadang-gadangnya akan menjadi Ratu Adil.<br />
<br />
Sebaliknya Prabowo saat itu tidakpopuler. Citranya buruk karena dirusak dengan berbagai kampanye hitam.<br />
<br />
Kini posisinya terbalik. Jokowi ditolak dimana-mana, kampanyenya selalu sepi dan terpaksa melakukan mobilisasi besar-besaran. Mereka hanya mau datang bila dibayar.<br />
<br />
Sebaliknya Prabowo menjadi figur yang diharapkan dapat mengubah Indonesia. Kampanyenya meledak dimana-mana. Banyak yang Ikhlas menyumbangkan uangnya untuk kampanye Prabowo.<br />
<br />
Dibandingkan dengan Jokowi pada Pilpres 2014, antusiasme warga mendukung Prabowo pada pilpres kali ini jauh lebih gempita.<br />
<br />
Bagaimana mungkin perolehan suara Jokowi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres 2014. Sangat bertentangan dengan akal sehat dan nalar publik.<br />
<br />
Sebagai produk, Jokowi adalah produk gagal, “barang reject.” Jadi tidak mungkin perolehan angkanya melebihi Pilpres 2014. Pasti ada yang salah. Ini penghinaan terhadap akal sehat.<br />
<br />
Sebagai bukti Jokowi adalah “barang reject,” dia kalah telak di 8 dari 9 TPS di Kompleks Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Jakarta Timur. Ini adalah bukti telak yang tidak bisa dibantah. Keluarga pasukan paling dekat dan paling dipercaya Jokowi saja, emoh dengannya.<br />
<br />
<b>Keempat</b> bila sudah menang mengapa Jokowi sangat ingin bertemu dengan Prabowo. Mengapa Luhut menggunakan berbagai cara untuk bisa bertemu Prabowo?<br />
<br />
Seharusnya Jokowi bersabar, menikmati kemenangan. Tunggu sampai tanggal 22 Mei setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi manual. Setelah itu sebagai pemenang dia tinggal mengundang Prabowo. Tidak perlu memohon-mohon, memuji-muji Prabowo seperti yang dilakukan oleh Luhut.<br />
<br />
<b>Kelima</b> sampai saat ini belum ada satupun kepala negara/kepala pemerintahan mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi. Hal ini sangat berbeda dengan Pilpres 2014, saat itu sejumlah kepala negara langsung menghubungi Jokowi dan memberi ucapan selamat.<br />
<br />
Soal ucapan selamat kepada Jokowi ini sempat muncul upaya disinformasi melalui media. Salah satunya dilakukan oleh laman detik.com.<br />
<br />
Pada hari Kamis (18 /4) pukul 16:47 WIB detik.com memuat berita dengan judul : Sudah 21 Kepala Negara Ucap Selamat ke Jokowi, Erdogan Juga akan Telepon.<br />
<br />
Dalam berita itu dikutip seakan Jokowi sudah mendapat ucapan selamat atas kemenangannya. Wartawan detik.com bahkan melaporkan mereka menyaksikan dan mendengar sendiri ketika Jokowi menerima telefon dari PM Singapura Lee Hsien Loong.<br />
<br />
“Dari obrolan tersebut, terdengar pembahasan hasil hitung cepat lembaga survei. ”Yes, ninety nine percent yes PM Lee,” kata Jokowi soal akurasi hitung cepat lembaga survei,” tulis detik.com.<br />
<br />
Lucunya detik.com juga menautkan video ketika Jokowi menerima telefon dari Lee. Sepanjang percakapan Jokowi hanya menyampaikan kata-kata yang pendek. Thank you PM Lee. Thank you PM Lee. Disambung dengan kata-kata “ ya..ya.”<br />
<br />
Satu-satunya kalimat yang cukup panjang diucapkan Jokowi —setelah tampak berpikir sejenak— “I will decide tomorrow”.<br />
<br />
Silakan cek tautan detik.com berikut:<br />
<br />
https://news.detik.com/berita/d-4516379/sudah-21-kepala-negara-ucap-selamat-ke-jokowi-erdogan-juga-akan-telepon<br />
<br />
Usut punya usut, telefon dari para kepala negara sahabat itu berupa ucapan selamat kepada bangsa Indonesia karena berhasil melaksanakan pemilu dengan sukses dan damai. Bukan ucapan selamat atas kemenangan Jokowi. Hal itu adalah basa-basi tata krama biasa dalam pergaulan internasional.<br />
<br />
Sejumlah negara adidaya seperti Cina, Rusia, dan AS juga belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun soal hasil Pilpres Indonesia.<br />
<br />
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus melalui akun@Statedeptspox juga hanya menyampaikan ucapan selamat kepada bangsa Indonesia. Bukan Jokowi: Congratulations, #Indonesia on completing national and legislative elections. The spirited campaigns and robust participation by Indonesia’s public, civil society, and media underscore the strength and the dynamism of Indonesia #Democracy.<br />
<br />
Congratulations, #Indonesia, on completing national and legislative elections. The spirited campaigns and robust participation by Indonesia’s public, civil society, and media underscore the strength and dynamism of Indonesia’s #democracy. pic.twitter.com/0ibHtIVpOL<br />
<br />
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 18, 2019<br />
Akun resmi Presiden @Jokowi mencuit: PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Mahathir Mohamad, dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan negara sahabat telah menelpon saya. Mereka menyampaikan selamat kepada rakyat Indonesia atas Pemilu 2019 yang lancar dan damai.”<br />
<br />
Clear akun resmi Jokowi juga tidak sama sekali menyinggung ucapan selamat karena sudah terpilih kembali.<br />
<br />
Berita yang muncul di detik.com itu diduga semacam berita advetorial (iklan) dari TKN Jokowi-Ma’ruf. Di kalangan media dikenal dengan istilah native ads, alias konten berbayar<br />
<br />
Anggaran untuk operasi media dan penyebaran disinformasi semacam itu sangat besar. Jadi tidak perlu kaget bila di media online nasional banyak berita yang aneh-aneh.<br />
<br />
Sekali lagi kalau memang sudah menang, ngapain sampai segitunya?<br />
<br />
Hanya orang yang sudah kalah, orang panik, yang mau melakukan hal-hal aneh dan tidak masuk akal semacam itu. end<br />
<br />
<br />
Baca Juga<br />
<b>- <a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2017/01/kolom-politik.html">Kolom Politik</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-88875815067051736752018-12-26T12:42:00.001+07:002019-04-26T14:30:07.038+07:00Lawan Jokowi itu Bukan Prabowo<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJSCa403r06AuAAyK3jag1Y7AtByzeEfc6Q0iyIct05ckwK7tyqmfMfRBaWVfAdOuweLX3d2MiFjh2rtnLGKtpX-crvf2Bvqt3rpckmv6RHypFn2UIub_z8q175zitz5M-M85I_EN17qM/s1600/hersubeno-arief.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="297" data-original-width="290" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJSCa403r06AuAAyK3jag1Y7AtByzeEfc6Q0iyIct05ckwK7tyqmfMfRBaWVfAdOuweLX3d2MiFjh2rtnLGKtpX-crvf2Bvqt3rpckmv6RHypFn2UIub_z8q175zitz5M-M85I_EN17qM/s200/hersubeno-arief.jpg" width="195" /></a></div>
<b>Lawan Jokowi itu Bukan Prabowo</b><br />
Oleh : Hersubeno Arief (Pemerhati ruang publik) <br />
<br />
Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum adalah pengadilan publik. Inilah waktunya rakyat menjadi hakim bagi partai politik, anggota parlemen, dan presiden yang sedang memegang jabatan (incumbent).<br />
<br />
<a name='more'></a><br /><br />
Terhadap sebuah pemerintahan yang dinilai gagal memenuhi janji-janjinya, vonis rakyat bisa sangat kejam. Tanda-tanda itu mulai terlihat dengan jelas pada Pilpres 2019. Lawan utama Jokowi bukan Prabowo, tapi rakyat yang seharusnya dia menangkan hati dan pikirannya. Medan pertempuran inilah yang saat ini sesungguhnya tengah dihadapi Jokowi.<br />
<br />
Setidaknya ada tiga fenomena menguatnya perlawanan/pembangkangan rakyat (civil/social disobedience) terhadap Jokowi. Pertama, “Uji Nyali Salam Dua Jari Bersama Jokowi.” Kedua, “Perlawanan Bangku Kosong.” Ketiga, dekonstruksi terhadap semua program pencitraan Jokowi.<br />
<br />
<b># Uji nyali salam dua jari</b><br />
<br />
Fenomena ini jangan dianggap remeh. Bentuk perlawanan sosial ini sedang menjadi trend yang menghantui Jokowi dan para pendukungnya, kemanapun mereka pergi. Penetrasinya sungguh dahsyat, bahkan sampai menembus tembok-tembok istana.<br />
<br />
Foto maupun video generasi digital yang melakukan foto bersama (wefie) Jokowi, bukan lagi sesuatu yang aneh. Kita bisa menemukan bertebaran dimana-mana. Dalam setiap kunjungan Jokowi di berbagai daerah, para remaja ini dengan santainya mengajak foto bersama dan mengacungkan salam dua jari.<br />
<br />
Sampai saat ini setidaknya ada dua momen yang paling fenomenal. Pertama, foto ikonik ditangga Istana Merdeka. Sejumlah pelajar NU yang diajak Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi dan Sekjen PB NU Faisal Himy Zaini bertemu Jokowi, beberapa orang diantaranya terlihat mengacungkan salam dua jari ketika berfoto bersama di tangga istana. Kedua, teriakan sejumlah remaja di Madura “Jokowi Mole” (pulanglah) pada saat deklarasi dukungan para ulama Madura kepada paslon Jokowi-Ma’ruf. Para remaja yang mengenakan kaus dengan foto Jokowi-Ma’ruf ini menolak mengucapkan “Jokowi Pole” (sekali lagi) seperti diminta pembawa acara.<br />
<br />
<b># ”Perlawanan Bangku Kosong”</b><br />
<br />
Fenomena ini sudah menjadi pemandangan biasa dalam berbagai acara resmi, maupun kampanye yang dihadiri Jokowi, apalagi yang digagas para relawan. Yang paling ikonik adalah peristiwa 7 Desember di Balai Kartini, Jakarta. Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) terpaksa menyingkirkan sejumlah kursi agar ruangan tidak terlihat kosong.<br />
<br />
Di beberapa daerah kehadiran Jokowi tidak lagi disambut dengan gairah dan antusiasme seperti pada kampanye Pilpres 2014, atau pada periode awal kepresidenannya. Di Banda Aceh, Jokowi terpaksa membatalkan pertemuannya dengan relawan karena jumlah yang hadir sangat sedikit. Di Pekanbaru kursi undangan hanya terisi sepertiga ketika Jokowi mendapat gelar kehormatan dari Lembaga Adat Melayu (LAM), Riau.<br />
<br />
Perlawanan bangku kosong, adalah perlawanan simbolis dalam bentuk tradisional. Karakteristiknya sama dengan perlawanan yang dilakukan generasi digital. Perlawanan tanpa kekerasan. Yang satunya dilakukan secara terbuka, aktif dan atraktif. Sementara yang lainnya dilakukan secara diam-diam.<br />
<br />
<b># Dekonstruksi pencitraan Jokowi</b><br />
<br />
Kalau Anda cukup aktif di media sosial, bentuk-bentuk perlawanan semacam ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan. Namun intensitasnya belakangan ini meningkat, bersamaan gencarnya program pencitraan Jokowi.<br />
<br />
Saat ini di medsos sedang viral #numpangpamerfoto. Melalui tagar ini para generasi digital memamerkan foto mereka di berbagai obyek wisata dunia. Ada yang di menara Eiffel, Paris, gedung parlemen Hongaria, di Budapest, sampai pose foto di Masjidil Haram, Mekah. Dalam keterangan foto mereka sebutkan : “Yang pamer foto di Menara Eiffel pasti bukan orang Paris. Yang pamer foto di Monas, pasti bukan orang Jakarta. Yang pamer foto lagi salat, pastilah orang yang jarang salat, atau tak biasa salat.”<br />
<br />
Logika ini tampaknya dimaksudkan untuk mendekonstruksi kampanye massif tim Jokowi yang menggelontor medsos dengan foto-foto Jokowi sedang menjadi imam salat. Bersamaan itu tim Jokowi melakukan serangan terhadap ke-Islaman Prabowo<br />
<br />
Foto-foto Jokowi yang tengah menjadi imam salat, alih-alih memperkuat citra ke-Islamannya, malah menjadi bahan candaan. Dalam Islam, menjadi imam salat, bukan asal modal berani. Apalagi dipamer-pamerkan. Seperti bunyi promosi sebuah produk. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku.<br />
<br />
Pada peristiwa tsunami di Selat Sunda, tim Jokowi juga meluncurkan kampanye serial foto Jokowi yang tengah berjalan sendirian. Dia terlihat berjalan sendirian di pantai, di antara reruntuhan, memandang laut lepas dan berbagai pose lainnya.<br />
<br />
Entah mengapa pose seperti ini sangat disukai Jokowi. Di berbagai lokasi bencana, mulai dari kebakaran hutan di Riau, Gempa di Lombok, Palu dan Donggala, serta tsunami Selat Sunda, pose Jokowi semuanya sama.<br />
<br />
Kampanye pencitraan ini dengan mudah dipatahkan. Di medsos bertebaran foto-foto behind the scene ( di belakang layar). Sangat terlihat bahwa foto itu tidak natural, tapi by design, sengaja dirancang. Jokowi atau tim konsultannya sengaja memanfaatkan momen itu untuk sesi foto. Ada yang berkomentar “ Tega amat, shooting di tempat bencana.”<br />
<br />
Banyak yang mempertanyakan, kalau niatnya berkunjung ke tempat bencana mengapa Jokowi tidak menyapa korban? Interaksi dengan korban, atau para korban yang menangis memohon bantuan Jokowi, pasti jauh lebih dramatis. Mengapa kok malah menyendiri? Dia seolah menyapa, dan berdialog dengan laut dalam diam.<br />
<br />
Foto-foto semacam ini dengan mudah didekonstruksi Jokowi seolah merenungi nasib. Tak berdaya menghadapi bencana. Dia juga seakan ditinggalkan sendiri oleh para pembantunya. Padahal faktanya para menteri yang ada di lokasi di larang mendekat. Mereka bisa mengganggu sudut pengambilan gambar para fotografer dan kameramen.<br />
<br />
Jelas sudah Jokowi pada Pilpres kali ini menghadapi dua medan pertempuran. Selain Prabowo-Sandi, Jokowi menghadapi arus besar masyarakat yang tengah menginginkan perubahan.<br />
<br />
Wael Ghonim seorang aktivis internet yang menggerakkan demonstrasi besar di Mesir pada awal Arab Spring pernah mengingatkan “ Kekuatan rakyat (people power), jauh lebih kuat dibandingkan dengan rakyat yang berada dalam kekuasaan.” end<br />
<br />
Baca Juga<br />
<b>- <a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2017/01/kolom-politik.html">Kolom Politik</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-22661677644215395482018-11-23T13:08:00.001+07:002019-04-26T14:30:34.004+07:00Rezim Jokowi, Negara Dengan Banyak Bos<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmJMb2cwuGpotmQh4UcQM9Mk1hLZ1THgYMugAmMiX23qH52z1gWa4EBiMyoRlLB9COOc0vLiBxSypF4mTfjQZawo4dsvwpNLXp8dxXihyphenhyphenL2AsilqUjPbkf5EuuWH8K4M3zMEDJffMJ-cw/s1600/hersubeno-arief.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="297" data-original-width="290" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmJMb2cwuGpotmQh4UcQM9Mk1hLZ1THgYMugAmMiX23qH52z1gWa4EBiMyoRlLB9COOc0vLiBxSypF4mTfjQZawo4dsvwpNLXp8dxXihyphenhyphenL2AsilqUjPbkf5EuuWH8K4M3zMEDJffMJ-cw/s200/hersubeno-arief.jpg" width="195" /></a></div>
<b>Hersubeno Arief - Rezim Jokowi, Negara Dengan Banyak Bos</b><br />
<br />
KEPUTUSAN pemerintah untuk merevisi paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI hanya sehari setelah diumumkan, membuat publik kembali bertanya-tanya.<br />
<br />
Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Siapa yang berhak memutuskan? Soal ini penting untuk kembali kita pertanyakan.“Kebijakan kok seperti yoyo?. Mulur mungkret,” komentar seorang wartawan senior.<br />
<br />
<a name='more'></a><br /><br />
Jumat (16/11) Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan didampingi Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menperin Airlangga Hartarto, setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara mengumumkan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).<br />
<br />
Secara garis besar DNI berisi daftar bidang usaha apa saja yang tidak boleh dimasuki oleh pemodal asing. Kalau toh boleh masuk, harus ada pembatasan dalam kepemilikan saham. Misalnya selama ini untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan PP 54/2017 asing hanya boleh memiliki 30% saham. Dengan paket kebijakan ini, pada bidang usaha tertentu asing bebas memiliki saham sampai 100 persen.<br />
<br />
“Relaksasi DNI ini mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) untuk berinvestasi di UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) serta Koperasi agar bisa masuk ke seluruh bidang usaha,” jelas Darmin di Kantor Presiden Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11/2018).<br />
<br />
Kepada media Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady juga menegaskan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI dan 100 persen dibuka untuk asing. Ditambah dengan DNI 2016, maka total ada 95 bidang usaha.Dari total 505 bidang usaha yang masuk DNI, sudah berkurang 123 bidang usaha.<br />
<br />
Pengumuman pemerintah ini tentu saja mengagetkan banyak kalangan. Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli langsung memention Presiden "Mas @jokowi,, kok ini kaya sudah putus asa? Sektor2 yg seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja ? Ampun deh,” tulisnya.<br />
<br />
Bukan hanya Rizal Ramli yang terkejut. Banyak kalangan yang juga menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Di medsos sitausinya sungguh hiruk pikuk. Kalau semua sektor yang masuk klasifikasi bisnis ecek-ecek juga dibuka untuk asing, lantas apa lagi yang tersisa untuk anak negeri? Semua dikendalikan asing.<br />
<br />
Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah segera merevisinya. Bagaimanapun juga UMKM dan koperasi harus dilindungi. Bukan malah diserahkan kepada asing. Apalagi dalam beberapa kali krisis ekonomi, sektor UMKM berhasil menjadi bantal peredam perekonomian nasional. Ketika banyak perusahaan besar kolaps, UMKM berhasil bertahan dan mampu menyerap tenaga kerja.<br />
<br />
Menghadapi berbagai kritik tersebut pemerintah anehnya tampak sangat kaget. Seolah mereka bingung sendiri dengan kebijakan yang telah mereka buat. Hanya sehari berselang, Kemenko Perekonomian menyampaikan ralat. Dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI atau bisa dimasuki 100 persen asing, pemerintah baru menyetujui 28 bidang usaha. "Seingat saya itu," ungkap Edy Putra Irawady, Sabtu (17/11).<br />
<br />
Sedangkan 26 bidang usaha lainnya, Kemenko masih menunggu konfirmasi dari Kemendag, Kemen PUPR, Kemenhub dan Kemenkominfo. Mana yang benar? Belakangan ternyata yang resmi dikeluarkan dari DNI, hanya 25 bidang.<br />
<br />
Kasus ini mengingatkan kita pada batalnya kenaikan bahan bakar premium bulan lalu. Kebijakan yang diumumkan oleh Meneg ESDM Ignasius Jonan (10/10) itu, malah hanya berumur kurang dari dua jam. Dengan alasan PT Pertamina belum siap, Meneg BUMN Rini Soemarno minta agar kebijakan tersebut dibatalkan. Akhirnya Kementrian ESDM menyatakan kenaikan ditunda. Hingga kini tak ada lagi kabarnya.<br />
<br />
<b># Inkompetensi Dan Lemahnya Koordinasi</b><br />
<br />
Menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak populis dan mendapat penolakan yang sangat keras dari publik, para pendukung Jokowi mulai saling menyalahkan. Politisi PDIP Maruarar Sirait yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi menyalahkan Darmin.<br />
<br />
"Kebijakan ini bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi, yang selama ini pro-UMKM," kata Maruarar Senin (19/11/2018).<br />
<br />
Maruarar meminta Darmin membatalkan kebijakan itu. Kalau kebijakan itu tak dibatalkan, berarti sudah jelas Darmin mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi. Ngeri Kali.<br />
<br />
Pernyataan Maruarar ini sangat janggal. Bagaimana mungkin Darmin bersama para menteri berani mengumumkan kebijakan yang bertentangan dengan Jokowi? Pengumuman tersebut dilakukan di Istana negara, setelah mereka bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden.<br />
<br />
Kabarnya dalam pertemuan tersebut Presiden minta agar para menteri memikirkan dan mengambil kebijakan apapun, yang bisa mengurangi impor, meningkatkan cadangan devisa, dan mendatangkan investasi. Karena itulah kebijakan yang diambil terkesan kalap.<br />
<br />
Berbeda dengan Maruarar, Menko Maritim Luhut Panjaitan yang dikenal sebagai tangan kanan Jokowi, justru membela Darmin. Luhut mengatakan relaksasi DNI dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI itu sudah dibuat secara cermat. Kebijakan tersebut tak ada kaitannya dengan keberpihakan kepada asing.<br />
<br />
Luhut menilai pihak yang menyebut paket kebijakan kali ini pro asing sebagai asal bicara. Sebab, mereka tak memahami mengenai relaksasi DNI dalam kebijakan tersebut. “Yang ngomong suruh datang ke saya. Kami tahu batasannya. Asbun (asal bunyi) saja,” kata Luhut di Jakarta, Senin (19/11).<br />
<br />
Ribut-ribut diantara pembantu dan orang dekat Jokowi yang kebetulan ketiga-tiganya berasal dari etnis Batak ini menjadi bahan becandaan politisi Demokrat Jansen Sitindaon.<br />
<br />
"Tontonan seru ini! Sesama Batak tarung. Haaa Panjaitan dan Nasution versus Sirait. Ada istilah kami orang Batak: ”Unang marba'i hamu alani portibion”. Jangan berkelahi kalian hanya krn soal dunia!" tulis Jansen singkat pada akun Twitter miliknya, @jansen_jsp.<br />
<br />
Jansen benar, “ribut-ribut” itu tak lebih hanya urusan dunia. Urusan bagaimana memenangkan Pilpres 2019. Maruarar harus marah, atau setidaknya pura-pura marah, karena kebijakan membolehkan modal asing masuk ke sektor UMKM dan koperasi ini dampaknya akan sangat besar terhadap elektabilitas Jokowi.<br />
<br />
Sebagai presiden yang selama ini dicitrakan dekat dengan wong cilik, rakyat jelata, pemilih Jokowi kebanyakan datang dari kalangan kelompok ekonomi lemah. Jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 58,97 juta. Sementara jumlah koperasi lebih dari 200 ribu. Jika masing-masing menyerap 2-3 orang tenaga kerja, tinggal dihitung berapa jumlah mereka.<br />
<br />
Sebaliknya Luhut dan Darmin harus bertindak dan berpikir seperti diperintahkan Jokowi. Bagaimana “melayani” sebaik-baiknya para pemilik modal besar dari dalam dan luar negeri. Dalam sistem demokrasi yang sangat mahal seperti Indonesia, para pemilik modal ini sangat menentukan siapa kandidat yang akan terpilih. Merekalah para “bos” sesungguhnya. Semakin besar modal yang disediakan para cukong, semakin besar pula peluangnya untuk terpilih.<br />
<br />
Pertanyaannya, sebelum menyetujui paket kebijakan tersebut apakah Jokowi sudah memahami implikasinya secara ekonomis dan politis? Atau seperti biasanya gaya dia memberi perintah “pokoknya.”<br />
<br />
Kalau toh dia sudah memahami, mengapa dia menyetujuinya? Apakah ada kepentingan ekonomi dan politik yang lebih besar, yang memaksa dia harus setuju?<br />
<br />
“Ribut-ribut” tiga tokoh Batak tadi semakin membuka mata publik, bagaimana cara presiden Jokowi dalam mengambil keputusan, dan untuk siapa dia mengambil keputusan. Tinggal lihat bidang apa saja yang dibuka, dan siapa yang diuntungkan.<br />
<br />
Kita ambil contoh bidang akupuntur, kita tahu darimana bidang ini berasal? Atau soal pembangkit listrik di atas 10 MW. Siapa saja pemainnya? Adakah pejabat yang punya kepentingan bisnis di bidang itu? Semuanya mudah ditelusuri dan kita bisa menemukan jawaban.<br />
<br />
Dibatalkannya sebuah keputusan penting hanya dalam hitungan hari, atau bahkan jam, menunjukkan adanya persolan serius pada karakter, kompetensi dan kemampuan leadership presiden Jokowi.<br />
<br />
Jenderal Norman Schwarzkopf seorang pemimpin Perang Teluk yang dikenal garang, galak dan tak kenal menyerah, mengingatkan betapa karakter adalah modal yang paling utama dari seorang pemimpin: Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.<br />
<br />
Kepemimpinan itu adalah gabungan kekuatan strategi dan karakter. Jika terpaksa harus memilih salah satu. Pilihlah yang tidak punya strategi. Bagaimana kalau tidak punya kedua syarat itu?<br />
<br />
Sumber = <a href="https://www.rmol.co/read/2018/11/22/367481/Rezim-Jokowi,-Negara-Dengan-Banyak-Bos-" rel="nofollow">rmol.co</a><br />
<br />
Baca Juga<br />
<b>- <a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2017/01/kolom-politik.html">Kolom Politik</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-90361601564250047672018-11-23T12:49:00.002+07:002019-04-26T14:31:32.668+07:00Prabowo Galau, Bukan Hina Lulusan Perguruan Tinggi<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8KGnIyMPAW-XHAwDI64qlnDXceu6_Ag-TTKCTIRDAJdwurhNW_2fJa2MIm915jQV79mUHlHyuVji3_y6L_ONX1GwwkMx8R0l9JtKK25RcJiHFHJS3s6zhNuqyLyTG0l0DlLbwsrElj_A/s1600/sandiana-ugo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="197" data-original-width="218" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8KGnIyMPAW-XHAwDI64qlnDXceu6_Ag-TTKCTIRDAJdwurhNW_2fJa2MIm915jQV79mUHlHyuVji3_y6L_ONX1GwwkMx8R0l9JtKK25RcJiHFHJS3s6zhNuqyLyTG0l0DlLbwsrElj_A/s200/sandiana-ugo.jpg" width="200" /></a></div>
<b>Sandiana Ugo - Prabowo Galau, Bukan Hina Lulusan Perguruan Tinggi</b><br />
<br />
Pernyataan calon presiden, Prabowo Subianto tentang mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia yang setelah lulus menjadi tukang ojek online (ojol) merupakan ungkapan kegelisahan yang mendalam. Bukan untuk menghina para mahasiswa.<br />
<br />
<a name='more'></a><br /><br />
Pasangan Prabowo, Sandiaga Uni menjelaskan bahwa kegelisahan ketua umum Gerindra disampaikan karena angka pengangguran di negeri ini terbilang tinggi. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, ketertinggalan Indonesia terlihat.<br />
<br />
"Kalau ini merupakan sesuatu keprihatinan dan kegalauan Pak Prabowo," jelas Sandi usai menghadiri acara Wisuda Sarjana XVI Universitas Bung Karno (UBK) di Balai Sudirman, Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).<br />
<br />
Penjelasan Sandi itu menanggapi tuntutan Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) yang ingin Prabowo minta maaf.<br />
<br />
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa Prabowo ingin mengangkat derajat para lulusan kuliah agar para pencari kerja usia produktif mampu menghadapi revolusi industri 4.0 sudah di depan mata.<br />
<br />
Konkretnya adalah mereka harus bisa menciptakan lapangan kerja baru. Baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan lain sebagainya untuk mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa dan masyarakat.<br />
<br />
"Semua pekerjaan ya tentunya layak, pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang selama itu halal, itu merupakan pekerjaan yang mulia,” tuturnya.<br />
<br />
“Tidak ada yang salah, tapi dari segi lulusan yang harusnya difokuskan untuk bisa mengisi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita, itu akan memberikan yang kita sebut sebagai lapangan kerja yang tidak optimal, tidak berkualitas," tukas Sandi. [ian]<br />
<br />
Sumber = <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/11/22/367475/Sandiaga:-Prabowo-Galau,-Bukan-Hina-Lulusan-Perguruan-Tinggi-" rel="nofollow">politik.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-80965725743798751112018-11-23T12:45:00.002+07:002019-04-26T14:31:45.610+07:00Relaksasi DNI, Partai Pendukung Juga Teriak<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8KGnIyMPAW-XHAwDI64qlnDXceu6_Ag-TTKCTIRDAJdwurhNW_2fJa2MIm915jQV79mUHlHyuVji3_y6L_ONX1GwwkMx8R0l9JtKK25RcJiHFHJS3s6zhNuqyLyTG0l0DlLbwsrElj_A/s1600/sandiana-ugo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="197" data-original-width="218" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8KGnIyMPAW-XHAwDI64qlnDXceu6_Ag-TTKCTIRDAJdwurhNW_2fJa2MIm915jQV79mUHlHyuVji3_y6L_ONX1GwwkMx8R0l9JtKK25RcJiHFHJS3s6zhNuqyLyTG0l0DlLbwsrElj_A/s200/sandiana-ugo.jpg" width="200" /></a></div>
<b>Sandiana Ugo - Ihwal Relaksasi DNI, Sandi: Partai Pendukung Juga Teriak</b><br />
<br />
Elite partai pendukung pemerintah terlihat tak kompak dalam sejumlah kebijakan Presiden Jokowi, termasuk relaksasi bidang usaha yang masuk daftar negatif investasi (DNI) untuk investor asing.<br />
<br />
<a name='more'></a><br /><br />
"Pendukung pemerintah sekarang udah pada teriak juga nih. Bagaimana sih, terus koordinasinya seperti apa?" sindir calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu (21/11).<br />
<br />
Komentar singkat Sandi ini merupakan respons terkait paket kebijakan ekonomi ke-16 baru ini dikeluarkan pemerintah. Khususnya mengenai paket relaksasi sejumlah usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).<br />
<br />
Sandi menegaskan seyogianya dalam mengambil sebuah kebijakan, pemerintah harusnya mempertimbangkan secara matang. Keputusan itupun tak boleh mengorbankan kepentingan dalam negeri.<br />
<br />
" Jika tidak, semua pihak akan mengkritisi," demikian Sandiaga. [jto]<br />
<br />
Sumber = <a href="http://ekbis.rmol.co/" rel="nofollow">ekbis.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-18788510560850110912018-11-22T10:52:00.000+07:002019-04-26T14:31:59.964+07:004 TAHUN PRESIDEN, JOKOWI GAGAL MEWUJUDKAN 9 AGENDA PRIORITAS<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4WPCe1wF4bpzrmRWSu4BsjS7moiwII0nKjiW4jQijbvjwSFhXLH9WFXi9_gGmzvGjn0U4ItuXSbPd8uYH3sJTAeQNg3gxhSnqYSrBnnbNI4ld51SO6YPwvrR_B3LmsicbDQPciVI5vTk/s1600/muchtar.effendi.harahap.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="242" data-original-width="301" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4WPCe1wF4bpzrmRWSu4BsjS7moiwII0nKjiW4jQijbvjwSFhXLH9WFXi9_gGmzvGjn0U4ItuXSbPd8uYH3sJTAeQNg3gxhSnqYSrBnnbNI4ld51SO6YPwvrR_B3LmsicbDQPciVI5vTk/s200/muchtar.effendi.harahap.JPG" width="200" /></a></div>
<b>MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (KETUA TIM STUDI NSEAS) - 4 TAHUN PRESIDEN RI, JOKOWI GAGAL MEWUJUDKAN 9 AGENDA PRIORITAS : </b><b>TAK LAYAK LANJUT SBG PRESIDEN KE DEPAN</b><br />
<br />
<br />
<b>PENGANTAR:</b><br />
<br />
Belakangan ini atas bantuan medsos para Pelajar dan Pengamat Politik dari berbagai Perguruan Tinggi membangun opini, 4 tahun Presiden RI, Jokowi berhasil mewujudkan 9 agenda prioritas (NAWACITA). <br />
<br />
<a name='more'></a><br /><br />
Ditekankan, keberhasilan tersebut karena leadership Jokowi selalu menerapkan pendekatan persuasif sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi. Pengamat semacam ini sungguh tanpa data, fakta dan angka utk merasionalisasi pembangunan opini mereka ini. <br />
<br />
Namun, realitas obyektif syarat data, fakta dan angka, tidaklah Jokowi berhasil, justru gagal total. Kepemimpiban Beliau tidak layak bagi sebuah organisasi Negara besar dan Rakyat sebanyak Indonesia.<br />
<br />
<b>Hasil studi evaluasi kondusi kinerja Presiden Jokowi 4 tahun ini sbb:</b><br />
<br />
<b style="font-style: italic;">1.Jokowi tak mampu mewujudkan kehadiran kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. </b><br />
<br />
Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM era Jokowi, negara tak hadir:<br />
<br />
a. Jemaah Ahmadiyah Indonesia menyatakan, dalam kurun 2016-2017 terdapat 11 kasus penutupan Masjid Ahmadiyah. Sebagian besar penutupan Masjid justru diinisiasi oleh Pemda. Selain penutupan rumah ibadah, pelanggaran atas hak sipil juga dialami oleh 116 jemaah Ahmadiyah berada di Permukiman Wisma Transito di Kelurahan Majeluk, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). <br />
<br />
Kasus terakhir adalah perusakan terhadap rumah dan properti milik jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur pada Mei 2018.<br />
<br />
b. Awal Januari 2016 ribuan warga anggota kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) diusir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka mengalami kekerasan dan diskriminasi saat pengusiran. Perlakuan diskriminatif juga terjadi saat mereka kembali ke daerah asal. Setelah dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing, para warga eks Gafatar mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah.<br />
<br />
b. Pd 22 April 2016, Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi dalam mendirikan Gereja.<br />
<br />
Pemerintah Kabupaten tidak bisa mengakomodasi hak-hak seharusnya diterima oleh kelompok umat Nasrani, terkait pemberian izin pembangunan rumah ibadah. Sebelum maupun sesudah peristiwa pembakaran Gereja HKI, 13 Oktober 2015, izin pembangunan Gereja dipersulit.<br />
<br />
d. Kerusuhan di Tolikara, Papua, terjadi 17 Juli 2015. Peristiwa terjadi ketika massa Gereja Injil di Indonesia (GIDI) berusaha membubarkan jemaah Muslim tengah menjalankan Shalat Idul Fitri.<br />
<br />
e. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein telah melaksanakan misi kunjungan ke Indonesia, dalam rangka memperingati 70 Tahun Deklarasi Universal HAM. <br />
<br />
Sejak 5 - 6 Februari 2018, Al Hussein melakukan diskusi mendalam dengan Presiden RI, pemerintah serta, organisasi aktivis HAM Indonesia guna membahas keberlangsungan HAM Tanah Air. Ia memunjukkan "keprihatinan' atas kondisi pelaksanaan HAM di Indonesia.<br />
<br />
f. Dalam suatu acara dialog di TV One, 12 Des 2017, Narasumber UHAMKA, Manager Nasution menyebutkan, ada 47 kali persekusi tanpa ada penegakan hukum melalui pengadilan. Dari sisi penegakan hukum, sepanjang terjadinya persekusi tahun 2017, "Negara absen".<br />
<br />
<b><i>2. Jokowi tak mampu membuat Pemerintah selalu hadir membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya (good governance).</i></b><br />
<br />
Kondisi Pemerintahan era Jokowi sbb:<br />
<br />
a. Organisasi gemuk, jenjang pengambilan keputusan panjang, belum berorientasi efisien dan ramping. (Bisnis.com, 19 Mei 2016).<br />
<br />
b. Hanya 40 % ASN memiliki keahlian dan kecakapan tertentu dalam bekerja. 60 % sisanya hanya pandai kemampuan administrasi (JPNN.com , 15 Sep 2016).<br />
<br />
c. Rendahnya integritas penyelenggara Pemda. <br />
<br />
d. Penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah dalam perizinan; Inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah<br />
<br />
e. Kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai<br />
<br />
f.Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan urusan pemerintahan belum optimal.<br />
<br />
g. Ada transaksi jual beli jabatan.Estimasi transkasi mencapai Rp. 36, 7 triliun. Asumsi nominal untuk jabatan tinggi mulai Rp. 250 juta hingga Rp. 500 juta.<br />
<br />
h. 90 % proses pengisian 21 ribu jabatan Kepala Dinas di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota diduga diperjualbelikan.<br />
<br />
Berdasarkan sampel di 10 daerah, harga rente jabatan eceran tertinggi Rp. 400 juta, eceran terendah Rp.100 juta. Diambil rata2 Rp 200 juta (VIVA.co.id, 23 Januari 2017).<br />
<br />
i. Tingginya jumlah pengaduan tertulis masyarakat kepada KemenPANRB. Pada 2015, dari 696 pengaduan, 84 berkas kategori pungli atau korupsi. Pada 2016 dari 924 pengaduan, 77 berkas kategori pungli dan korupsi. Pada 2017, terhitung awal Juni, 38 pengaduan kategori pungli atau korupsi dari 410 berkas (Antara, 12/7/2017).<br />
<br />
<b><i>3. Jokowi tak mampu mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. </i></b><br />
<br />
Jokowi cuma bisa menegaskan berkali-kali mengunjungi daerah Indonesia Bagian Timur dan pulau terluar untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Jokowi telah berkali-kali menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Terlebih pembangunan di daerah pinggiran dan perbatasan antar-negara. <br />
<br />
Setelah 4 tahun berjalan, apa hasil? Cuma pernyataan komitmen semata, cuma pencitraan seakan sebagai Tokoh Nasionalis !!!<br />
<br />
Sebuah sumber menegaskan, 4 tahun berkuasa, Jokowi hanya membangun 1 ruas jalan Wamena-Nduga, stadion batu dan jembatan Holtekam dari dana kredit Pemda, uang kringat rakyat Papua. Di<br />
Sulawesi, pembangunan Kereta masih di sekitar Barru-Pare2 (Sulsel). Itupun proyek era SBY. Utk Kalimantan, no realisasi pembangunan KA. Mangkrak !<br />
<br />
Ternyata Rezim Jokowi kembali ke Jawa Sentris. Konsep pinggiran kepung kota, hanya ada dlm pencitraan Jokowi dlm kampanye dan awal bekuasa. No implementasi.<br />
<br />
<b><i>4. Jokowi tak mampu mewujudkan penolakan negara lemah dengan reformasi sistem dan penegakan hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. </i></b><br />
<br />
Dalam hal penegakan hukum bebas korupsi, Jokowi gagal di bidang pemberantasan korupsi. Ada sejumlah penilaian:<br />
<br />
a. Mahkamah Agung (CNN Indonesia, 29/12/2016) : Jumlah perkara korupsi di lembaga peradilan sepanjang 2016 mencapai 453 perkara, menempati urutan kedua setelah kasus narkotik (800 perkara).<br />
<br />
b. Indonesia Corruption Watch ( 20/10/2016): Kinerja pemerintahan Jokowi dua tahun berkuasa di bidang pemberantasan korupsi belum memuaskan dan jauh dari harapan masyarakat. Satu tahun pertama, agenda pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas utama Jokowi. Kinerja Jokowi urus korupsi justru tenggelam di balik sejumlah kegaduhan, khususnya soal kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK.<br />
<br />
c. Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia: Mayoritas warga anggap korupsi meningkat 2 tahun terakhir. Mayoritas warga menilai korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir. Survei 16-22 Agustus 2017 ini menunjukkan, hanya 19,3 % responden merasa korupsi di Indonsia semakin menurun. Sementara, menjawab tidak mengalami perubahan sebesar 24,5 persen. Sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.<br />
<br />
d.PP Pemuda Muhammadiyah (27/23/2017): Pemberantasan korupsi masih jauh dari program Nawacita. Jokowi kehilangan komitmen dan posisi parah dlm pemberantasan korupsi. Jokowi tidak membayar utang kampanye justru sukses mendorong era kegelapan pada korupsi.<br />
<br />
e.Survei Korupsi Asia Pasifik: 32 % orang Indonesia melakukan suap. Negara dengan tingkat suap paling tinggi adalah India (69 persen) dan Vietnam (65 persen). Menyusul di kategori selanjutnya yaitu Pakistan, Thailand, Kamboja, dan Indonesia dengan indeks suap di angka 31-40 persen. Masuknya Indonesia di kategori tsb menjadi kabar buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi telah digaungkan di negeri ini.<br />
<br />
f. Organisasi 'Transparansi Internasional (25/1/2017): Transparansi Internasional mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan tingkat korupsi di 176 negara. Meski perolehan skor Indonesia naik. Ranking Indonesia turun ke peringkat 90.<br />
<br />
g. M.Nasir Djamil Anggota Komisi III DPR: Walau sudah ada tiga lembaga seperti Polri, Kejaksaan dan KPK, korupsi tidak menurun secara signifikan. Utk memberantas korupsi dilakukan penguasa harus dilakukan oleh penguasa pula. "Hanya penguasa bisa mengawasi kekuasaan," tegasnya. Sembari menekankan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, perlu penanganan luar biasa pula (Sindonews, 17/10/2017).<br />
<br />
h. Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, di masa kepemimpinan Presiden Jokowi tindak pidana korupsi masih sangat masif. Pengadaan barang dan jasa menjadi ladang korupsi. Namun, angka korupsi tertinggi terjadi di sektor infrastruktur yang jadi sasaran empuk untuk korupsi.<br />
<br />
"Terakhir judicial corruption. Termasuk proyek korupsi ini jadi catatan Jokowi, lebih dari 30 % korupsi terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Korupsi menumpuk di pembangunan infrastruktur, lebih dari 30 persen," kata Ade di dalam diskusi catatan akhir tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi di Gedung Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (27/12).<br />
<br />
I. Berita KOMPAS TV 19 Juli 2018 membeberkan, Komisi anti-suap Jepang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengadukan keluhan pengusaha di Indonesia.<br />
<br />
Perusahaan asal Jepang mengaku kerap dimintai biaya ilegal oleh pejabat Indonesia. Biasanya, pebisnis Jepang dimintai suap ketika ingin izin bisnis dan mengikuti lelang proyek pemerintah. Suap diminta oleh oknum pejabat berkaitan dengan bisnis cukup bervariasi. Mulai dari ratusan yen sampai ratusan juta yen. Kalau dikonversi, maka setara dengan ratusan ribu sampai miliaran rupiah. Padahal, praktik pungli ini tidak lazim ditemui di Jepang. Pada akhirnya, praktik suap pun menyulitkan pebisnis.<br />
<br />
j. Viva.co.id 23 Mei 2018 membeberkan penilaian Ketua DPR Bambang Soesatyo. bahwa korupsi di Era Jokowi masih tinggi. Data Transparansi International (2018) menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.<br />
<br />
k.Dlm realitas obyektif kader partai terbanyak korup berasal dari beberapa partai pendukung Rezim Jokowi. Diantara beberapa partai terbanyak kader korup tsb, PDIP menjadi penyumbang terbesar terjadi di awal hingga pertengahan 2018. Bahkan terdapat Menteri Jokowi terpidana korupsi seperti Mantan Mensos Idrus Marham.<br />
<br />
<b><i>5. Jokowi tak mampu mewujudkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.</i></b><br />
<br />
Program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun pungutan hanyalah kebijakan parsial dan kekanjutan program Rezim.sebelumnya.Sebenarnya tidak ada yang baru dari Program Indonesia Pintar. Sebab aslinya semuanya adalah program yang dikeluarkan di era SBY.<br />
<br />
<b><i>6.Jokowi tak mampu mewujudkan peningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. </i></b><br />
<br />
BPS merilis Juli 2018, ekspor Indonesia tembus US$ 16,24 miliar atau tumbuh 19,33% secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara impor naik 31,56% YoY menjadi US$18,27 miliar. <br />
<br />
Sehingga defisit neraca perdagangan Juli 2018 mencapai US$2,03 miliar.Apabila ditarik secara historis, defisit neraca perdagangan Juli merupakan terparah dalam 5 tahun terakhir, atau sejak Juli 2013. <br />
<br />
Sepanjang tahun ini (hingga Juli 2018), defisit neraca perdagangan sudah mencapai US$ 3,1 miliar. Menurut Sri Mulyani, defisit neraca perdagangan di Juli dan Agustus 2018 ini masih belum berkurang, masing2 US$ 2,03 miliar dan US$ 1,02 miliar.<br />
<br />
Neraca perdagangan Indonesia Oktober 2018 kembali defisit; tercatat sebesar US$ 1,82 miliar; dari impor sebesar US$ 17,62 miliar, sementara ekspor year on year (YoY) hanya US$ 15,80 miliar.<br />
<br />
<b><i>7. Jokowi tak mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.</i></b><br />
<br />
Kebijakan Rezim Jokowi terakhir syarat kritik dan kecaman publik yakni membuka peluang bagi asing 54 bidang berkategori UKM Yang selama ini negara wajib melindungi dari Asing. <br />
<br />
Kini Rezim Jokowi semakin banyak jenis usaha diperuntukkan bagi asing.Setelah kritik dan kecaman publik bermunculan, lalu Kemenko berubah. Dari 54 bidang usaha dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI) atau bisa dimasuki 100% asing baru menyetujui 28 bidang usaha.<br />
<b><i><br /></i></b>
<b><i>8. Jokowi tak mampu mewujudkan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.</i></b><br />
<br />
Pembangunan karakter bangsa era Jokowi ini kebih bertumpu pada pebataan kurikulum di sekolah, cenderung abaikan keluarga dan masyarakat.<br />
<br />
Akibatnya, program pendidikan karakter sekolah tidak efektif dan hanya menjadi wacana semata, tidak akan berhasil karena tidak ada kesinambungan dan harmonisasi antara kurikulum, keluarga dan masyarakat. Rezim Jokowi gagal masuk menata keluarga dan masyarakat. Program ini jelas hanya "ilusi", sekedar pencitraan di bidang sosial budaya.<br />
<br />
<b><i>9. Jokowi tak mampu mewujudkan perteguhan Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.</i></b><br />
<br />
Selama ini Jokowi tidak mampu membuat forum2 komunikasi dari beragam anak bangsa, etnis, suku, dan agama untuk mencapai berbagai konsensus sehingga terjadi penguatan Kebhinekaan. Tidal terbangun dialog antar Warga, bahkan Rezim Jokowi sendiri menutup ruang dialog di maksud.<br />
<br />
<b>PENUTUP:</b><br />
Uraian di atas memunjukkan ringkas, berdasarkan 9 standard kriteria prioritas program, empat tahun Jokowi gagal mewujudkan. Karena itu, tak layak lanjut sbg Presiden RI ke depan.<br />
<br />
Baca Juga<br />
<b>- <a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2017/01/kolom-politik.html">Kolom Politik</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-31624210554905584332018-11-22T07:42:00.001+07:002019-04-26T14:32:15.599+07:00Bagaimana Pertanggungjawaban Penderita Gangguan Jiwa Yang Punya Hak Pilih<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOzTLvgvwspdExsnZxi7YJtLoKrH-YH8J1ev5L42PHIXQmmYCWB5Vt9nedSSv7hqfOJaTNqltGWOBi56_GHeR6qNdoE9GVS2bWnA3JUoWOxD8MnKv87apfIajCpkDW3y-WVlzSGeDqspE/s1600/iwan-sumule.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="243" data-original-width="237" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOzTLvgvwspdExsnZxi7YJtLoKrH-YH8J1ev5L42PHIXQmmYCWB5Vt9nedSSv7hqfOJaTNqltGWOBi56_GHeR6qNdoE9GVS2bWnA3JUoWOxD8MnKv87apfIajCpkDW3y-WVlzSGeDqspE/s200/iwan-sumule.jpg" width="195" /></a></div>
<b>Iwan Sumule - Bagaimana Pertanggungjawaban Penderita Gangguan Jiwa Yang Punya Hak Pilih</b><br />
<br />
Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan penderita gangguan jiwa ikut pemungutan suara pada Pemilu 2019.<br />
<br />
<a name='more'></a><br /><br />
Sebagaimana keputusan KPU memasukkan penderita gangguan jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT).<br />
<br />
"Saya menyesalkan sikap dan keputusan KPU yang memasukkan orang tak waras dalam DPT sebagai pemilih," kata Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule kepada wartawan, Selasa (20/11).<br />
<br />
Menurutnya, dalam peraturan hukum Indonesia, orang dengan gangguan kejiwaan atau gila tidak bisa diadili. Maka seharusnya sama dengan hak pilih dan dipilih dalam pemilu.<br />
<br />
"Ketika orang tak waras diperbolehkan memilih tentu tak bisa mempertanggungjawabkan pilihannya," ujar Iwan.<br />
<br />
Dia menambahkan, dalam menjalankan demokrasi tentu memiliki dan akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula dengan masyarakat pemilih dan calon yang dipilih.<br />
<br />
"Bagaimana mungkin kita bisa meminta pertanggungjawaban dari orang tak waras. Dan kami bukan orang tak waras yang mau dipilih," tegas Iwan. [wah]<br />
<br />
Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/11/20/367160/Bagaimana-Pertanggungjawaban-Penderita-Gangguan-Jiwa-Yang-Punya-Hak-Pilih-" rel="nofollow">politik.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-53333021065174562142018-11-22T07:24:00.003+07:002018-11-22T07:25:21.088+07:00Ada Dajal Ekonomi Di Indonesia<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLKFedHVmCexoZ-gIbDL7HS1QuKMZSCtQnOVCnMFQvNMrl6JoDAu0A4yN1KEG7ruDwMPny-EBjdGlP3fEn_zIsH1rRX1CQ8aXF1mV0daYQjbcFHbVa40a4MOPTC2EHD0C4wTd_KnJ2zo8/s1600/amien-rais.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="192" data-original-width="301" height="127" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLKFedHVmCexoZ-gIbDL7HS1QuKMZSCtQnOVCnMFQvNMrl6JoDAu0A4yN1KEG7ruDwMPny-EBjdGlP3fEn_zIsH1rRX1CQ8aXF1mV0daYQjbcFHbVa40a4MOPTC2EHD0C4wTd_KnJ2zo8/s200/amien-rais.jpg" width="200" /></a><br />
<b>Amien Rais - Ada Dajal Ekonomi Di Indonesia</b><br />
<br />
Banyaknya proyek yang dikuasai pihak asing membuat Indonesia tidak lagi berdaulat di bidang ekonomi.<br />
<br />
"Ada dajal ekonomi di Indonesia. Ada tiga megaproyek yang menghina bangsa Indonesia karena dikerjakan dengan pertimbangan yang tidak masuk akal sehingga mangkrak," kata Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amien Rais di hadapan kader Muhammadiyah dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (20/11).<br />
<br />
Megaproyek yang dimaksud Amien Rais adalah reklamasi di teluk Jakarta. Ada penjajah ekonomi dari luar negeri yang akan membangun 17 pulau palsu.<br />
<br />
"Izinnya belum jelas tapi digasak tanpa apapun dan sekarang mangkrak, padahal Indonesia ini mempunyai ribuan pulau," ujarnya.<br />
<br />
Amien menyebut megaproyek tersebut telah menelan biaya Rp 300 triliun yang didapatkan dari China.<br />
<br />
"Itu yang pertama. Yang kedua adalah megaproyek Meikarta. Investor utamanya juga cukong, biaya pembangunannya Rp 280 triliun dan izin dari Pemda Jabar maksimal 50 hektare tapi mereka meminta 11 kalinya," imbuhnya.<br />
<br />
Akibat pembangunan Meikarta, kata Amien, lahan hijau menjadi banyak yang rusak karena alat berat. Ironisnya, proyek tersebut mangkrak karena belum ada izinnya. Megaproyek ketiga, yakni Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, yang saat ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).<br />
<br />
"Ini namanya kereta api cebong, atau kereta api cepat bohong-bohongan," sebutnya.<br />
<br />
Seperti dua proyek tadi, Amien mengatakan modal utama pembangunan proyek ini juga didapat dari China. "Izin belum selesai tanah sudah banyak yang dibebaskan tapi sekarang macet," urainya.<br />
<br />
Dari sekian banyak megaproyek yang modalnya berasal dari investor asing tersebut, tambah Amien, menunjukkan saat ini Indonesia sudah dijajah oleh ekonomi asing. [lov]<br />
<br />
Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/11/20/367172/Amien-Rais:-Ada-Dajal-Ekonomi-Di-Indonesia-" rel="nofollow">politik.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-74816911435372101162018-11-21T12:50:00.003+07:002018-11-21T14:50:08.594+07:00Teori Korupsi Sandera Negara Memahami Sikap Rezim Jokowi Atas Persoalan Proyek Meikarta<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB3evwIlLHkBGXAAckAB37Lj8yzMXG6Pw4gXGiSRc_qk1J1DPHeIhvQ8t8-yS4LFyxEsmgQSt7ICMm6SMluP9HsRmhHD2UqTAO9-1y7QB9BQvEMzx9Bi7OEQIWHZ0Ecx1ZKkqbgEM7HJo/s1600/muchtar.effendi.harahap.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="242" data-original-width="301" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB3evwIlLHkBGXAAckAB37Lj8yzMXG6Pw4gXGiSRc_qk1J1DPHeIhvQ8t8-yS4LFyxEsmgQSt7ICMm6SMluP9HsRmhHD2UqTAO9-1y7QB9BQvEMzx9Bi7OEQIWHZ0Ecx1ZKkqbgEM7HJo/s200/muchtar.effendi.harahap.JPG" width="200" /></a></div>
<b>Muchtar Effendi Harahap (NSEAS) - Teori Korupsi Sandera Negara Memahami Sikap Rezim Jokowi Atas Persoalan Proyek Meikarta</b><br />
<br />
Dalam realitas obyektif, Proyek Pembangunan Kota Meikarta, Kabupaten Bekasi, belum mendapat “perizinan” lengkap. Tetapi, Korporasi Lippo Group sebagai Pemilik Proyek terus membangun fisik (kegiatan konstruksi) dan bahkan memasarkan produk Apartemen dll. kepada publik. <br />
<br />
Sudah tersebar iklan di berbagai media massa dan medsos menandakan Lippo Group ini, menurut Wagub Jabar Deddy Mizwar, telah menciptakan “Negara dalam Negara”.<br />
<br />
Ada banyak pihak dari komponen masyarakat madani seperti Yayasan Konsumen Pusat, Lingkungan Hidup Jabar, dan dari komponen pemerintahan seperti Pemda bahkan para anggota DPR RI menuntut agar Lippo Group menghentikan kegiatan konstruksi dan pemasaran produk proyek. Argumentasi dasar mereka, Lippo Group telah melanggar Peraturan perundang-undang berlaku. Lippo Group tidak menggubris dan mengabaikan begitu saja kritik, kecaman dan tuntutan pihak2 tsb.<br />
<br />
Sementara itu, Rezim Jokowi tetap bersikap diam atas persoalan perizinan, kegiatan konstruksi dan pemasaran produk proyek ini. Persoalan bersikap diam Rezim Jokowi ini dapat dipahami dgn nenggunakan teori “Korupsi Sandera Negara” atau “Stare Capture Corruption”.<br />
<br />
Bahwa Lippo Group sebagai Korporasi didukung gabungan Korporasi Asing (korporatokrasi internasional) mampu membuat Rezim Jokowi diam dan tidak bersikap atas persoalan Proyek Meikarta. Juga Korporasi Lippo Group lewat Rezim Jokowi mampu mendiktekan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menerbitkan perizinan Proyek Pembangunan Kota Meikarta.<br />
<br />
<b># Apa Itu Korupsi Sandera Negara?</b><br />
<br />
Cita-cita bangsa merdeka berupa terwujudnya masyarakat Indonesia adil dan sejahtera, menjadi “soul and spirit” Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetap diperjuangkan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan. Satu aspek mendesak wajib hadir dalam kehidupan bangsa dewasa ini adalah integritas negara—bangsa berdaulat, mandiri, dan bermartabat. <br />
<br />
Hal ini menjadi tanggung jawab konstitusional penyelenggara kekuasaan negara seperti Rezim Jokowi. Tantangan paling serius dan berat bagi penyelenggara kekuasaan negara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu—adalah memberantas korupsi telah menjadi “penyakit kronis” bangsa Indonesia.<br />
<br />
Korupsi telah mengakibatkan gagalnya negara menjalankan politik seharusnya menguntungkan rakyat. Praktek korupsi menghisap hasil pembangunan untuk dinikmati segelintir orang, sebaliknya menyengsarakan rakyat banyak. Begitu kronisnya, Indonesia terus tercatat sebagai “juara dunia” di antara negara-negara tingkat korupsi tinggi di dunia. <br />
<br />
Kondisi inilah membuat kinerja pemerintahan, baik di masa rejim otoriter Orde Baru sampai (bahkan cenderung lebih parah) pemerintahan era Jokowi sangat buruk, khususnya dalam menjalankan fungsi dan tugas negara melayani dan pro kepentingan rakyat banyak.<br />
<br />
Namun, walaupun telah menggerogoti kemampuan negara dalam menjalankan fungsi dan tugas, korupsi jenis ini masih dikategorikan sebagai “korupsi biasa” alias ” Ikan Teri”. Ada satu jenis korupsi yang “paling berbahaya” alias “Ikan Kakap” sedang melumpuhkan kemampuan bangsa Indonesia mewujudkan cita2 kemerdekaan. Yaitu “State Capture Corruption” atau “Korupsi Sandera Negara’.<br />
<br />
Melalui “konspirasi” berbagai kekuatan ekonomi-politik nasional dan internasional, disebut sebagai Korporatokrasi Internasional, mereka menguasai ekonomi, politik, dan sampai batas tertentu pertahanan dan keamanan.<br />
<br />
Kekuasaan negara seperti Pemerintah (Eksekutif), DPR (Legislatif) dan Mahkamah Agung (Yudikatif) secara sadar atau tidak telah membuat keputusan dalam rangka menghamba pada kepentingan Korporasi nasional, regional dan global serta melakukan korupsi paling berbahaya. Mengapa? Karena dipertaruhkan adalah kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, bahkan kedaulatan pertahanan keamanan bangsa Indonesia.<br />
<br />
State Capture Corruption terwujud dalam pembelian berbagai dekrit politik, pembuatan undang-undang dan kebijakan/keputusan Pemerintah oleh sektor Korporat dan penyalahgunaan wewenang dalam mendatangkan keuntungan ekonomi. Dengan kata lain, sebuah Korporasi atau Gabungan Korporasi (Korporatokrasi internasional) lewat Pemerintah/Rezim Kekuasaan mampu “membeli” atau “menyuap” peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, mendiktekan ” Kontrak Karya ” di bidang pertambangan, perbankan, pertanian, kehutanan, pendidikan, dll. <br /><br />Akibatnya Pemerintah sendiri hanya sekedar kepanjangan tangan Korporasi besar. Indonesia era Rezim Jokowi, fenomena Korupsi Sandera Negara ini kian meningkat dan meluas. <br />
<br />
Hal ini dipengaruhi kebijakan pembangunan Rezim Jokowi. Walau tak luput juga pebgaruh dari Peraturan perundang-undang berlaku tentang metode pemilihan langsung Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, memperluas peluang intervensi Korporat dan prilaku Korupsi Sandera Negara di Indonesia.<br />
<br />
Salah satu kasus korupsi, disebut juga kejahatan ekonomi, merefleksikan “State Capture Corruption” adalah kasus Proyek Pembangunan Kota Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jabar.<br />
<br />
<b># Siapa Pemilik Proyek Pembangunan Kota Meikarta?</b><br />
<br />
Proyek Meikarta akan dilaksanakan oleh Lippo Group dan beberapa Korporasi lain. Lippo Group adalah sebuah perusahaan besar di Indonesia, didirikan Mochtar Riady. Grup ini memulai usaha dengan Bank Lippo, telah berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga. Perusahaan ini kemudian mengembangkan diri di usaha properti. Lippo Group ini telah berposisi sebagai korporasi international bergerak hingga di Negara Cina.<br />
<br />
Saat ini, Lippo Group dipimpin James Riady, anak Mochtar Riady. Pada 2016, perusahaan ini mulai merencanakan sebuah kota baru, yaitu Kota Meikarta. Diperkirakan akan selesai pada 2021.<br />
<br />
Pendanaan Proyek Kota Meikarta ini mencapai Rp 278 triliun. Menurut James Ryadi, pendanaan dengan multiple partnership. Partner-partner ikut mendanai. Ada 120 perusahaan bermitra dengan Lippo Group, 30-40 kontraktor, 20-30 partner dari luar negeri seperti Mitsubishi, Toyota. Mitsubishi bangun 1.000 unit. Intinya dari sisi manajemen keuangan proyek, sumber pendanaan dominan dari Korporasi asing, bukan nasional apalagi lokal.<br />
<br />
<b># Apa Persoalan Pokok Proyek Meikarta?</b><br />
<br />
Pertama, hingga kini belum ada perizinan lengkap, tetapi LIPPO Group tetap melakukan kegiatan konstruksi dan pemasaran produk Apartemen dll. kepada masyarakat. Belum ada kepastian peruntukkan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan gedung, perizinan, dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran. Lippo Group juga melanggar Perda Jabar Nomor 12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.<br />
<br />
Selanjutnya, IMB masih proses, namun promosi gencar Konstruksi belum mencapai 20 persen, tapi sudah promosi. Lippo Group mengklaim, Dalih Pre-project Selling dianggap lumrah, padahal rentan merugikan konsumen<br />
<br />
Ketiga, berdasarkan OTT KPK, dalam pengurusan perizinan pimpinan pengurus Lippo Group telah memberi suap terhadap pejabat Pemkab Bekasi. KPK telah menetapkan sembilan Tersangka, lima Tersangka dari pemerintahan Bekasi, termasuk Bupati Neneng Hasanah Yasin dan pejabat dari beberapa dinas.<br />
<br />
Sedangkan empat tersangka dari Lippo Group yakni Direktur Operasional Billy Sindoro, dua konsultan dan satu pegawai.<br />
<br />
Keempat, kritikan dan kecaman dari Masyarakat madani, Pemerintahan Daerah, dan juga para individual anggota DPR-Ri, dll. Mereka umumnya menuntut agar Lippo Group menghentikan kegiatan konstruksi dan pemasaran produk karena belum dipenuhi perizinan lengkap alias tidak ada izin. Ada juga tuntutan agar KPK memutuskan, Lippo Group telah melajukan kejahatan ekonomi sejak awal dan diperkuat kasus suap melibatkan Pengurus Lippo Group, Direktur Operasional.<br />
<br />
Beberapa di antaranya, menuduh Lippo Group telah melakukan kejahatan ekonomi karena itu harus bertanggungjawab secara hukum.<br />
<br />
<b># Mengapa Rezim Jokowi Diam dan Tidak Bersikap Atas Persoalan Pokok Proyek Meikarta Ini?</b><br />
<br />
Pertama, saat Jokowi bertarung utk memenangkan Pilpres 2014, sejumlah Kelompok Pelaku Usaha besar Taipan mendukung dan memfasilitasi Pasangan Jokowi-JK. Bahkan, Gubernur DKI Ahok pernah mengklaim, Jokowi takkan bisa jadi Presiden RI jika tidak didukung Para Developer Taipan.<br />
<br />
Kedua, Lippo Group sakah satu Kelompok Pelaku Usaha besar Taipan telah membantu dan memfasilitasi Pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Beberapa sumber terpercaya memberi data dan fakta untuk ini.Pd saat Jokowi jadi Gubernur DKI 2012, 2013 dan 2014, popularitas dan elektabilitas Jokowi jadi Presiden RI meningkat pesat dgn rangkaian kegiatan Jokowi didukung peliputan media masif, intensif dan sustematis. Hal ini dikelola Tim Sukses dan Tim Politik’ Jokowi.<br />
<br />
Stanley “Stan” Greenberg Konsultan Politik dari AS terlibat di dlm Tim Sukses dan Tim Politik Jokowi. Keterlibatan Stanley “Stan” Greenberg ini tidak dapat dipisahkan dari sosok James Ryadi, Konglomerat Pemilik Lippo Group dan First Media Group.<br />
<br />
James Riady dan Stan Greenberg merupakan dua tokoh yang sama-sama sahabat baik mantan presiden AS, Bill Clinton. James Riady dan Stan Greenberg adalah dua tokoh sangat berjasa mengantarkan Bill Clinton terpilih sebagai Presiden AS pada pemilihan presiden 1992 dan 1996.<br />
<br />
James Riady sebagai otak di balik kemenangan Jokowi ditenggarai memiliki kepentingan tertentu terhadap Jokowi ia dorong agar terpilih menjadi Presiden RI dalam pemilihan 9 Juli 2014. Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal mustahil, bahkan bukan hal sulit. Kiprahnya dalam Tim Sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS 1992 dan 1995 serta hubungan khusus dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besar menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.<br />
<br />
Sebuah sumber menegaskan, Rencana besar James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendapatkan bantuan sepenuhnya dari Mentornya, Antony Salim. Meski tidak secara langsung atau terbuka, Antony Salim membantu James Riady melalui tangan Chairul Tanjung, proxy (kuasa bisnis) Antony di Bank Mega dan Trans Corporation.<br />
<br />
<b># Rezim Jokowi Menyerahkan Bintang Jasa Kepada Keluarga Lippo Group</b><br />
<br />
Sebagai simbol penghambahan Rezim Jokowi terhadap Konglomerat Pendukung, Presiden Jokowi di Istana Negara, menyerahkan Bintang Jasa. Bintang Jasa itu diberikan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 84/TK/TAHUN 2015 tanggal 7 Agustus 2015. Sesuai Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, kepada para tokoh memenuhi tiga kriteria, yakni berjasa besar di sesuatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran negara dan bangsa; pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain bermanfaat bagi bangsa dan negara; serta darma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.<br />
<br />
Pasangan mertua dan menantu disematkan bintang jasa: Mochtar Riady (Lippo Group) dan menantunya, Dato Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A., (pemilik Mayapada Group). Tahir adalah orang terkaya nomor 11 di Indonesia versi Forbes, penerbitan media yang juga miliknya itu. Kekayaannya mencapai US$1,75 miliar (setara Rp. 24 triliun). Istri Tahir, Rossy Riady, adalah putri Mochtar Riady yang juga pendiri H2H Outlet dan Yayasan Jadilah Terang. Mochtar sendiri adalah orang terkaya ke-5 di Indonesia versi Forbes tahun ini dengan total kekayaan US$ 2,2 miliar.<br />
<br />
Penyematan Bintang Jasa bagi dua orang Konglomerat terkait Lippo Group menguatkan persepsi masyarakat tentang hubungan kepentingan harmonis Lippo Group dan Rezim Jokowi.<br />
<br />
<b># Penutup :</b><br />
<br />
Dengan nenggunakan teori “Korupsi Sandera Negara” Kita dapat MEMAHAMI dengan mudah mengapa Rezim Jokowi bersikap diam atas persoalan pokok Proyek Meikarta. Dukungan politik dan finansial Lippo Group memenangkan Pasangan Jokowi-JK dlm Pilpres 2014, salah satu sebab Rezim Jokowi menghambah kepada Lippo Group.<br />
<br />
Apa solusi? Bagi Aktivis Pro Demokrasi dan Anti Korupsi Sandera Negara harus ada gerakan People Power yang konsisten mencapai sasaran strategis dengan kepemimpinan effektif dan sinerjik sehingga terputus hubungan perhambaan Rezim Jokowi terhadap Lippo Group dlm hal persoalan pokok Proyek Pembangunan Kota Meikarta Ini.<br />
<br />
<b># Sasaran Strategi People Power : Suatu Rekomendasi</b><br />
<br />
Sasaran strategis dimaksud pd prinsipnya pendekatan advokasi politik dan hukum.<br />
<br />
Pertama, people power mendesak Rezim Jokowi bersikap membantu pihak2 berupaya menghentikan Proyek Meikarta, tidak justru melindungi.<br />
<br />
Kedua, people power menekan KPK agar memutuskan Tersangka bukan saja pelaku individual Penerima dan Pemberi Suap pengurusan perizinan Proyek Meikarta, tetapi juga Korporasi Lippo Group sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi. Juga dilakukan Gugatan Hukum terhadap Lippo Group melalui KPK. Jika KPK tidak menjadikan Korporasi sebagai Tersangka, maka people power melakukan upaya “praperadilan KPK” di pengadilan negeri.<br />
<br />
Ketiga, people power mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung mencabut perizinan Proyek Meikarta yang sudah ada. Jika Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak bersedia, people power mengajukan Gugatan ke PTUN.<br />
<br />
Keempat, mendesak Pemprov Jabar menerbitkan ketentuan pemberhentian pelaksanaan Proyek Meikarta dengan didahului tindakan penyegelan lokasi tapak proyek.<br />
<br />
Kelima, people power mengugat secara pidana Lippo Group melalui ke Mabes Polri karena diduga telah melakukan tindak pidana terkait pelaksanaan Proyek Meikarta<br />
<br />
Baca Juga<br />
<b>- <a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2017/01/kolom-politik.html">Kolom Politik</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-33666718724732163142018-11-21T10:39:00.001+07:002018-11-21T10:43:07.934+07:00Jangan Korbankan Bangsa Sendiri<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuLRQdaKdT3xj-NIEbpOksSFgjwG-WPhF9aGA7KTAqp1of3EQtXT63B4T0y4ogNLuygcze3KMp0KyerZNVy9ZgC48L7mTrDoRj29Qi_svmoKB5qTbPr0nx-PwKnXgQNQoBVJNzukgOXc/s1600/jaya-suprana.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="229" data-original-width="321" height="142" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuLRQdaKdT3xj-NIEbpOksSFgjwG-WPhF9aGA7KTAqp1of3EQtXT63B4T0y4ogNLuygcze3KMp0KyerZNVy9ZgC48L7mTrDoRj29Qi_svmoKB5qTbPr0nx-PwKnXgQNQoBVJNzukgOXc/s200/jaya-suprana.jpg" width="200" /></a></div>
<b>Jaya Suprana - Jangan Korbankan Bangsa Sendiri</b><br />
<br />
GUBERNUR Bali, Wayan Koster menginstruksikan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta untuk menutup 16 toko Tiongkok yang melakukan praktik bermasalah.<br />
<br />
Keberadaan toko-toko bermasalah itu dinilai telah membuat citra buruk bagi pariwisata di Bali dan Indonesia.<br />
<br />
<b># Tegas</b><br />
<br />
Sikap tegas Gubernur Bali Wayan Koster disampaikan usai rapat tertutup dengan para pelaku wisata Bali di Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Jumat 16 November 2018.<br />
<br />
Dalam rapat tersebut terungkap terdapat 16 toko Tiongkok dengan jenis usaha art shop dan travel di Kabupaten Badung. Seluruhnya diketahui melakukan praktik usaha secara tidak benar. Ke-16 toko Tiongkok itu dinilai berdampak buruk pada citra pariwisata di Bali secara keseluruhan.<br />
<br />
Gubernur Bali menginstruksikan untuk menutup toko-toko itu. Wayan Koster yang juga mantan anggota DPR ini mengaku tidak takut penutupan toko-toko Tiongkok akan berdampak pada penurunan kunjungan turis Tiongkok ke Bali. Menurut dia, wisatawan yang akan datang ke Bali akan terseleksi dengan sendirinya.<br />
<br />
<b># Kontra</b><br />
<br />
Sikap tegas Gubernur Bali terhadap para warga Tiongkok yang membuka usaha di Bali menimbulkan kontroversi pro-kontra. Para penganut mashab globalisasi ekonomi yang menghendaki planet bumi masa kini tidak mengenal perbatasan kenegaraan yang membatasi gerak kegiatan bisnis, jelas menganggap sikap Gubernur Bali sangat tidak bijak.<br />
<br />
Apalagi para pengusaha Republik Rakyat Tiongkok yang memang ditugaskan oleh pemerintah RRTiongkok untuk dengan semangat San Min Chu I membuka lahan usaha di luar negeri jelas sangat tidak setuju terhadap sikap Gubernur Bali yang terkesan anti globalisasi.<br />
<br />
Kehadiran para pengusaha RRTiongkok di Pulau Dewata merupakan pengejawantahan neo-kolonialisme ekonomi demi membuka lebensraum bagi rakyat RRTiongkok untuk menguasai planet bumi abadi. Globalisasi sekadar kedok gombalisasi untuk membenarkan bangsa kuat menjajah bangsa lemah melalui jalur ekonomi.<br />
<br />
<b># Kedaulatan Ekonomi</b><br />
<br />
Bagi saya sebagai warga Indonesia dilahirkan di Bali serta senantiasa berupaya mempelajari makna semangat kedaulatan ekonomi yang digelorakan oleh Bung Hatta, kebijakan Gubernur Bali menutup para toko Tiongkok yang melakukan praktik bermasalah jelas selaras dengan semangat kedaulatan ekonomi negara, bangsa dan rakyat Indonesia.<br />
<br />
Penguasa Republik Rakyat Tiongkok juga pasti tidak suka para apabila pengusaha Indonesia membuka usaha secara membabibutatuli di bumi Republik Rakyat Tiongkok.<br />
<br />
Maka sudah sewajibnya para pengusaha Tiongkok tidak bersikap seenak karep udele dhewe namun santun dan beradab mematuhi falsafah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.<br />
<br />
Saya yakin bahwa Konfusius sepaham dengan Bung Hatta dalam senantiasa menjunjung tinggi kedaulatan ekonomi negara, bangsa dan rakyat diri sendiri masing-masing namun di sisi lain juga senantiasa menghormati dan menghargai kedaulatan ekonomi negara, bangsa dan rakyat lain.<br />
<br />
Jangan korbankan nasionalisme demi globalisasi maka jangan korbankan kepentingan bangsa sendiri. Merdeka!<br />
<br />
Sumber : <a href="https://www.rmol.co/read/2018/11/20/367042/Jangan-Korbankan-Bangsa-Sendiri-" rel="nofollow">www.rmol.co</a><br />
<br />
Baca Juga<br />
<b>- <a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2017/01/kolom-politik.html">Kolom Politik</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-72072686223501951682018-11-21T08:13:00.003+07:002018-11-21T08:13:29.363+07:00Buat Infrastruktur Ada, Untuk Menolong Kesehatan Rakyat Tidak Diprioritaskan<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsyBWsljULRfQ6j0MJb3VshTcohVEvx9C5UeoBvBTH5ro6iEzMdGP0vNVDiNmp7vzmV9E3n0N9wMRpBbQUkTvhupP8lvq5jKFXKZdc0hOJfpRV82sHOxMD0V0PzskeG157AG3wWuqaF50/s1600/dede-yusuf.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="213" data-original-width="333" height="127" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsyBWsljULRfQ6j0MJb3VshTcohVEvx9C5UeoBvBTH5ro6iEzMdGP0vNVDiNmp7vzmV9E3n0N9wMRpBbQUkTvhupP8lvq5jKFXKZdc0hOJfpRV82sHOxMD0V0PzskeG157AG3wWuqaF50/s200/dede-yusuf.jpg" width="200" /></a><br />
<b>Dede Yusuf - Buat Infrastruktur Ada, Untuk Menolong Kesehatan Rakyat Tidak Diprioritaskan</b><br />
<br />
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan saat ini BPJS sudah membatasi operasi bagi penderita katarak.<br />
<br />
Pembatasan ini lantaran kemampuan anggaran yang dimiliki BPJS terbatas, sementara pelayanan kesehatan kepada masyarakat tinggi. Alhasil, sambung, Dede banyak tunggakan BPJS yang belum dibayar.<br />
<br />
"Pemerintah sebaiknya ada skala prioritas dalam menggulirkan program. Masa dana ratusan triliun untuk infrastruktur ada, sementara dana puluhan trilun untuk menolong rakyat (operasi katarak) tidak diprioritaskan," cetus Dede di RSUD Cililin, KBB, sekaligus memberikan pelayanan pengobatan katarak gratis, Sabtu (17/11).<br />
<br />
Lebih lanjut Dede meminta pemerintah memberikan perhatian serius terkait mulai berkurangnya pelayanan BPJS lantaran anggaran yang minim.<br />
<br />
Apalagi untuk kasus katarak, angka kebutaan di Indonesia masih sangat tinggi, yakni terbesar ke lima di dunia. Belum lagi dari data sementara, bahwa setengah persen dari total penduduk Indonesia berpotensi menderita katarak.<br />
<br />
Padahal pemerintah menargetkan pada 2030 Indonesia bisa zero kebutaan. Menurut Dede target tersebut sulit untuk tercapai jika ada pembatasan pelayanan kepada pasien katarak.<br />
<br />
"Kami mendorong program BPJS untuk operasi katarak bisa digulirkan kembali," ujarnya.<br />
<br />
Dede mengakui biaya operasi untuk katarak cukup mahal yakni mencapai Rp7 juta per orang. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan secara total untuk menutup operasi katarak hanya Rp2 triliun per tahun.<br />
<br />
"Belum lagi antrean untuk pasien Katarak di BPJS mencapai hingga 9 bulan. Sehingga butuh kebijakan baru dalam pengalokasian anggaran ke BPJS," tandasnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar. [nes]<br /><br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/11/18/366767/Dede-Yusuf:-Buat-Infrastruktur-Ada,-Untuk-Menolong-Kesehatan-Rakyat-Tidak-Diprioritaskan-" rel="nofollow">politik.rmol.co</a><br /><br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-37450661783015513932018-11-05T11:46:00.001+07:002018-11-05T11:46:41.494+07:00Banyak Perizinan Memberatkan Industri Lokal<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsqJrYe7Euh1NZTfQqBH3MAiTK0ClLhKF_xaPIEP3WNxpvNYDMKvTtHifjmWmxuqk2d5gu7D9Ludn1sWRjMzncUUO2Kk6D8gI5GXJ2ty_tDpZPaHWtlMt_H7I8ZKH5hVcFCL_7Lq1USLc/s1600/sandiana-ugo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="197" data-original-width="218" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsqJrYe7Euh1NZTfQqBH3MAiTK0ClLhKF_xaPIEP3WNxpvNYDMKvTtHifjmWmxuqk2d5gu7D9Ludn1sWRjMzncUUO2Kk6D8gI5GXJ2ty_tDpZPaHWtlMt_H7I8ZKH5hVcFCL_7Lq1USLc/s200/sandiana-ugo.jpg" width="200" /></a></div>
<b># Sandi: Banyak Perizinan Memberatkan Industri Lokal</b><br />
<br />
Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertekad membuat kebijakan yang berpihak kepada penguatan ekonomi nasional.<br />
<br />
Penegasan itu sebagaimana disampaikan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno dalam akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Sabtu (3/11).<br />
<br />
Menurutnya, saat ini masih banyak perizinan-perizinan yang memberatkan industri lokal, sehingga mereka kesulitan untuk berkembang dan bersaing dengan produk asing.<br />
<br />
“Banyak perizinan-perizinan yang memberatkan, sehingga industri lokal kita merasakan adanya kesulitan berkembang,” ujarnya.<br />
<br />
Untuk itu, sambung mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu, pemerintahan mendatang harus mampu memberikan kemudahan agar industri-industri lokal berbasis ekspor kuat.<br />
<br />
Dengan begitu, lanjutnya, ekonomi Indonesia juga akan kuat.<br />
<br />
“Kita juga bisa mengonsumsi produk lokal kita dengan harga yang terjangkau,” tukas Sandi. [ian]<br />
<br />Sumber = <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/11/03/364702/Sandi:-Banyak-Perizinan-Memberatkan-Industri-Lokal-" rel="nofollow">https://politik.rmol.co</a><br /><br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-40736691178750939042018-11-05T11:43:00.002+07:002018-11-05T11:43:20.868+07:00Jadi Presiden, Prabowo Janji Tak Impor Apa-Apa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_MztODHc8un410CMAUVid_gbEoLiDrfaVz9vIcJkA-z94fJDWWsbIZF2lo6VZPsh-nsLCUHgIzsPiQL9-3oAud2lJEXnQMWTc8AcrlkLb9-SOfQjtHHH6K6TpMHcWZu0mWaIT_6_xZgM/s1600/prabowo-subianto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="174" data-original-width="321" height="108" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_MztODHc8un410CMAUVid_gbEoLiDrfaVz9vIcJkA-z94fJDWWsbIZF2lo6VZPsh-nsLCUHgIzsPiQL9-3oAud2lJEXnQMWTc8AcrlkLb9-SOfQjtHHH6K6TpMHcWZu0mWaIT_6_xZgM/s200/prabowo-subianto.jpg" width="200" /></a></div>
<b># Jadi Presiden, Prabowo Janji Tak Impor Apa-Apa</b><br />
<br />
Polemik impor yang mencuat membuat calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto angkat bicara. Bahkan, Prabowo Subianto berjanji tidak akan mengimpor apa pun ke Indonesia jika terpilih sebagai presiden.<br />
<br />
Menurut Prabowo, ia akan berupaya memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri.<br />
<br />
"Saya bersaksi di sini kalau Insya Allah saya menerima amanah rakyat Indonesia, saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan impor apa-apa Saudara-saudara sekalian!" tegas Prabowo dalam deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) di GOR Soemantri, Jakarta, Minggu (4/11).<br />
<br />
Dalam pidato tersebut, Prabowo bercerita tentang kondisi petani beras di Klaten. Menurutnya, petani tidak bisa langsung menjual padi saat panen lantaran pemerintah mengimpor beras. Bahkan, beras yang diimpor itu harganya lebih murah daripada beras petani lokal.<br />
<br />
Hal yang sama, lanjut Prabowo, juga terjadi pada petani tebu. Ironis, kata Prabowo. Pasangan Sandiaga Uno itu yakin, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup.<br />
<br />
"Kita harus dan kita mampu swasembada pangan! Mampu! Kita juga harus dan mampu swasembada energi, swasembada bahan bakar," kata Prabowo.<br />
<br />
Menurut Prabowo, apa yang disampaikannya itu bukan ajakan untuk anti-asing. Namun, mengajak masyarakat menjadi bangsa yang mandiri dan kuat.<br />
"Sejarahnya manusia adalah demikian, yang kuat akan selalu menginjak yang lemah. Ini adalah sejarah. Karena itu kita tidak boleh lemah. Kalau kita lemah pasti kita diinjak, pasti kita didikte, pasti kita dikerjain," pungkasnya. [lov]<br />
<br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/11/04/364776/Jadi-Presiden,-Prabowo-Janji-Tak-Impor-Apa-Apa-" rel="nofollow">https://politik.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-77492126514212610882018-11-05T11:41:00.000+07:002018-11-05T11:41:00.539+07:00Menang Pilpres, Prabowo Bakal Jemput Rizieq Shihab Di Mekkah<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK7Dp-EbmQ-AGlTeiaUMEK3w_ui74rSHLDakEw7z4Q57_3BFJ2YgglbGnh2_O8uCN5svegMG4_Frng7CxHzPhLB_AhWK6dXmmQ3tdfVAll6MwsD3oOrCHAcKj8XwSRiSvfeowKN1Q0dgo/s1600/prabowo-subianto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="174" data-original-width="321" height="108" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK7Dp-EbmQ-AGlTeiaUMEK3w_ui74rSHLDakEw7z4Q57_3BFJ2YgglbGnh2_O8uCN5svegMG4_Frng7CxHzPhLB_AhWK6dXmmQ3tdfVAll6MwsD3oOrCHAcKj8XwSRiSvfeowKN1Q0dgo/s200/prabowo-subianto.jpg" width="200" /></a></div>
<b># Menang Pilpres, Prabowo Bakal Jemput Rizieq Shihab Di Mekkah</b><br />
<br />
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bercerita tentang keakrabannya dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shibab.<br />
<br />
Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menghadiri deklarasi relawan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) di GOR Pemuda Soemantri, Kuningan, Jakarta, Minggu (4/11).<br />
<br />
"Kenapa saya mau bersahabat dengan Habib Rizieq karena dia komit dengan Pancasila, dia komit dengan NKRI, dia komit Bhinneka Tunggal Ika," ungkapnya.<br />
<br />
Prabowo menyebut, sosok Rizieq sebagai guru agama yang kuat. Ketokohan Rizieq mampu menjaga nilai-nilai Islam yang tidak membenci umat agama lain.<br />
<br />
Soal keberadaan Rizieq yang hingga kini berada di Mekkah, Arab Saudi, Prabowo mengungkapkan nazar atau janji membawa pulang Rizieq jika dia memang di Pilpres 2019.<br />
<br />
"Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana," tegas Prabowo disambut teriakkan takbir dari ratusan relawan yang hadir. [lov]<br /><br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/11/04/364759/Menang-Pilpres,-Prabowo-Bakal-Jemput-Rizieq-Shihab-Di-Mekkah-" rel="nofollow">https://politik.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b><br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-39603699595336359532018-10-31T12:46:00.003+07:002018-10-31T12:46:48.964+07:00KASUS BESAR PROYEK REKLAMASI, MEIKARTA DAN KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG-KPK MALAH TIDAK MENGUSUT<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5r3ZMImIvIGfJkJc1gmret7SfpPHFUjJL2p62GqhnBLreIoo0ILgHAxNrDW7nYmKZdCulGj8mFIn1QdA6lQAqHD8s-OpfhkJKQVPGHzHG5gcjKE80M0uFkrFWXtrvMnOFLypS-bcMQX4/s1600/muchtar.effendi.harahap.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="242" data-original-width="301" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5r3ZMImIvIGfJkJc1gmret7SfpPHFUjJL2p62GqhnBLreIoo0ILgHAxNrDW7nYmKZdCulGj8mFIn1QdA6lQAqHD8s-OpfhkJKQVPGHzHG5gcjKE80M0uFkrFWXtrvMnOFLypS-bcMQX4/s200/muchtar.effendi.harahap.JPG" width="200" /></a></div>
<b>KASUS BESAR PROYEK REKLAMASI, MEIKARTA DAN KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG: KPK MALAH TIDAK MENGUSUT</b><br />
Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)<br />
<br />
Kegiatan seminar berthema ‘Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’, rencananya akan diselenggarakan di Ruang Rapat GBHN Nusantara V DPR RI. Tetapi, tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Akibatnya, peserta aksi seminar mengelar diskusi di depan ruang GBHN.<br />
<br />
Sebagai pelaksana Seminar, Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan memutuskan Acara Seminar di Pelataran MPR. Beberapa Pembicara berorasi antara lain; Slamet Maarif (212), Dr. Abdul Chair Ramadhan (Ketum HRS Centre), Haris Rusly Moti (Aktivis Petisi 28), Dr. Ferry Julianto (Kader Gerindra dan Anggota DPR), Prijanto Soemantri (Mantan Wagub DKI Jakarta), M.Amien Rais, dan Fahri Hamzah.<br />
<br />
Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif menegaskan, perlakuan Sekjen MPR terhadap Acara ini merupakan bentuk dari sebuah persekusi terhadap rakyat yang ingin menggunakan gedung rakyat. “Kita bisa dobrak itu ruangan kalau kita mau tapi kita menghargai dan tidak mau anarkis,” tegas Slamet.<br />
<br />
Dalam kesempatan sama, Slamet membuka dengan Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 8 yang mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<br />
<br />
“Karenanya, hari ini kita datang dengan niat menegakkan keadilan. Allah ingatkan lagi dalam ayat lain untuk berbuat adil dan ihsan,” samsung Slamet.<br />
<br />
Slamet menyampaikan, Rasulullah mengingatkan hancurnya suatu negara ketika ada penguasa yang melanggar hukum dibiarkan, namun sebaliknya, jika rakyat jelata melanggar hukum ditindak setegas-tegasnya.<br />
<br />
Slamet mengingatkan, jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hari ini kita mengawal tokoh bangsa, kita ingatkan KPK kalau laporan tidak ditindaklanjuti, Slamet serukan alumni 212 untuk mengepung KPK.<br />
<br />
Pembicara selanjutnya, Abdul Chair Ramadhan, menilai permasalahan korupsi tidak tuntas terpecahkan di era Jokowi. Permaslahan korupsi ini bukan saja menimbulkan kerugian rakyat dan negara, tetapi kerugian ekonomi negara. Baginya, KPK hanya berani terhadap kepala pemerintahan daerah, tidak terhadap korupsi dilakukan oleh pimpinan partai politik.<br />
<br />
Kemudian, Ferry Julianto menilai, pembangunan infrastruktur era Jokowi ini untuk kepentingan perusahaan asing. Ferry menbahas hubungan proyek reklamasi, Kereta Api cepat Jakarta Bandung dan Proyek Meikarta. Semua Proyek ini pada prinsipnya bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi perusahaan asing.<br />
<br />
Setelah Ferry orasi, tiba2 tampil Linda Djalil membacakan puisi perjuangan. Selanjutnya diikuti Prijanto mengupas kasus Taman BMW di Tanjung Priok Jakarta Utara. Prijanto menduga ada unsur korupsi kasus Taman BMW. Prijanto telah membawa kasus BMW ke KPK beberapa tahun Lalu, tetapi tidak ada tindak lanjut KPK yang berarti.<br />
<br />
Sebelum lanjut Pembicara berikutnya orasi, Moderator Khusul Mariyah menyimpulkan, ada dua jenis koruptor. Yakni (1) Koruptor sejati dan (2) Koruptor jadi2an.<br />
<br />
Pembicara selanjutnya datang dari kalangan advokat Islam. Ia menyinggung permasalahan laporan pengaduan tindak pidana korupsi ke lembaga penegak hukum seperti KPK yang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum itu sendiri. Jalan keluarnya menurut Advokat Muslim ini mengajukan gugatan praperadilan. Selama ini tidak menggunakan prosedur ini.<br />
<br />
Gagasan Utama Pembicara ini yakni dalam menghadapi masalah laporan dugaan korupsi diajukan kepada lembaga penegak Hukum seperti Polri dan KPK, lakukan gugatan praperadilan.<br />
<br />
Kemudian, Pembicara berikutnya tampil aktivis perempuan Nenok Warisman dengan menyajikan beberapa ayat Al Quran. Nenok mencemaskan Masa depan anak cucu kita sekarang ini kalau dipimpin penguasa sekarang ini. Agar Masa depan anak cucu bisa lebih baik, harus ganti Presiden Tahun 2019 ini.<br />
<br />
Setelah Nenok tampil M.Amien Rais memberi orasi. Menurut Amien, Ada tiga proyek sangat dahsyat besarnya yakni 1. Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta. 2. Proyek Meikarta. 3. Proyek Kereta Api Jakarta- Bandung.<br />
<br />
Amien Rais mengingatkan Ketua KPK Agus Rahardjo telah melakukan penjungkirbalikan keadilan yang luar biasa dalam hal menerapkan keadilan. Amin mengungkit sejumlah kasus telah ditangani KPK. Amien meminta KPK tak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi. Sebagai bangsa berani, ingatkan Amien, Agus Rahardjo jangan tebang pilih, yang kecil dihukum, yang gede-gede dibiarkan.<br />
<br />
Menurut Amien, banyak kasus korupsi besar dari proyek yang nilainya mencapai triliunan tapi hanya sekadar pencegahan, tidak ada tindakan hukum. Ia lantas menyebut ada sejumlah kasus besar malah KPK tidak mengusut, di antaranya terkait proyek Reklamasi Teluk Jakarta, proyek Meikarta hingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Agus Rahardjo, anda jangan tebang pilih. Yang kecil dihukum, yang gede-gede dibiarkan,” tandas Amien. Lalu Amien menegaskan, ada proyek-proyek raksasa yang masih belum tuntas perizinannya dan mengancam kedaulatan bangsa tapi tidak ditindak oleh KPK. Tokoh reformasi ini menyebut juga, ada Menteri berkekuatan super yang mengamankan proyek-proyek bermasalah seperti pembangunan Meikarta, Reklamasi Teluk Jakarta, dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.<br />
<br />
‘”Ada seorang super Minister, saya lupa namanya, yang mengangkangi seolah-olah semua itu (proyek Rasaksa) tidak boleh digubris,” ungkapnya.<br />
<br />
Menurut mantan Ketua MPR RI itu, ketiga proyek tersebut bernilai fantastis dan masih banyak masalah yang ditemukan, seperti perizinan. Untuk itu, Amien akan meminta kepada KPK untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus.<br />
<br />
Pembicara terakhir Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR. Terjadinya tidak dapat menggunakan ruang rapat MPR, Hal ini berarti, Ada yang tidak beres dengan aspirasi. Ada banyak yang mampet di jaman Jokowi ini.<br />
<br />
Fahri nengkritisi KPK sejak tahun 2006 untuk tidak menjadikan kewenangannya untuk menyandera dan menghancurkan nama baik orang lain. Namun hari ini, ujar Fahri , puncaknya KPK digunakan oleh penguasa. Tapi begitu ada orang yang dekat dengan kekuasaan dan keluarga penguasa, tiba-tiba hilang beritanya. Tidak ada kabarnya sama sekali.<br />
<br />
Sebagai contoh saja, saat dipanggil oleh KPK RI sebanyak 44 orang anggota DPRD dirusak nama baiknya, baik itu diungkap pernah duduk dengan perempuan mana, dirusak hidupnya. ‘Ini malah, sementara yang dekat dengan penguasa, atau sekonyong tiba-tiba keluarga penguasa nampak cepat hilang dan tidak nampak, Bahkan ditipu dengan atraksi lain, hingga tertipu lagi.”<br />
<br />
Acara Seminar berakhir sekitar Jam 12.30 WIB. Semula direncanakan sekitar Jam 14.WIB Ada aksi massal demo ke kantor KPK Kuningan Jakarta. Tetapi, batal dan digantikan kunjungan sekitar 10 orang ke Kantor KPK dengan harapan bertemu Komisioner KPK terutama Agus Rahardjo selalu Ketua KPK. Beberapa diantaranya M.Amien Rais, Ramli Kamidin (Aktivis Alumni UI), Ahmad Yani (Pakar Hukum), Marwan Batubara (Pelaksana Seminar), Ahmad Noer Hidayat (Iluni), Neno Warisman, Slamet Maarif (212), Feri Julianto (Kader Gerindra).<br />
<br />
Pertemuan dengan KPK gagal karena tidak Ada satupun Komisioner KPK mau menjumpai delegasi Amien Rais dkk ini.Padahal sebelumnya, Agus Rahardjo pernah mempersilakan Amien Rais datang ke KPK. Agus tidak konsekuen.<br /><br />Sumber : <a href="http://medianseas.com/2018/10/31/kasus-besar-proyek-reklamasi-meikarta-dan-kereta-api-cepat-jakarta-bandung-kpk-malah-tidak-mengusut/" rel="nofollow">http://medianseas.com</a><br /><br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b><br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-8686661314177945412018-10-31T12:28:00.000+07:002018-10-31T12:28:00.411+07:00Lion Air Mesti Dibekukan Selama Evaluasi Pemerintah<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5RJHB42m9gO5F8EViJdFx7Pv-xe7Illa7FBuuJx4iANTvbV5BbtPA51BVaZOWi5bLX5yVeclS0QBVgAUTO6Qyh0aWSUr9THJ_xLPUl4LtFNESRVC3-PCiVe2qGID3TROhmQdMDJCNl18/s1600/arief-poyuono.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="289" data-original-width="332" height="173" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5RJHB42m9gO5F8EViJdFx7Pv-xe7Illa7FBuuJx4iANTvbV5BbtPA51BVaZOWi5bLX5yVeclS0QBVgAUTO6Qyh0aWSUr9THJ_xLPUl4LtFNESRVC3-PCiVe2qGID3TROhmQdMDJCNl18/s200/arief-poyuono.jpg" width="200" /></a></div>
<b>Arief Poyuono - Lion Air Mesti Dibekukan Selama Evaluasi Pemerintah</b><br />
<br />Operasional maskapai Lion Air Group harus dihentikan selama pemerintah mengevaluasi kegiatan mereka pasca musibah JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat.<br />
<br />
Penghentian operasional Lion Air selama evaluasi dilakukan Kementerian Perhubungan dilakukan demi menjaga keselamatan penumpang.<br />
<br />
"Selama evaluasi pemerintah, harus stop semua operasi penerbangan Lion Air Group seperti Wings Air, dan Batik Air ya," desak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, dalam wawancara dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/10).<br />
<br />
Tindakan tegas perlu diterapkan kepada Lion Air karena maskapai itu terbilang sering mengalami kecelakaan. Lion Air tidak boleh diistimewakan hanya karena pemiliknya, Rusdi Kirana, menjabat petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung Joko Widodo di Pilpres tahun depan.<br />
<br />
Arief Poyuono meminta pemerintah bertindak tanpa "pandang bulu" demi keselamatan masyarakat.<br />
<br />
"Tidak boleh memberikan keistimewaan terhadap Lion Air Group," tekannya. [ald]<br />
<br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/10/30/364113/Lion-Air-Mesti-Dibekukan-Selama-Evaluasi-Pemerintah-" rel="nofollow">https://politik.rmol.co</a><br /><br />Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-59140575046911574432018-10-31T12:25:00.002+07:002018-10-31T12:25:28.108+07:00Pemilik Lion Air Pendukung Pemerintah, Lakukan Sesuatu, Jangan Diam!<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_p_0rEXpapAfbPAXDqARjPVoKhcE3uxGxqvOb01aYUAOJ4EeW2nf0nmF2ixOHFPEN28qroYoDHaDy9XlITEQ9aMyJzRRL4QU9mJatRdry38FkmglF7wK47AArmOuF-UnIBFAF_-WfRXY/s1600/andi-arief.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="293" data-original-width="349" height="167" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_p_0rEXpapAfbPAXDqARjPVoKhcE3uxGxqvOb01aYUAOJ4EeW2nf0nmF2ixOHFPEN28qroYoDHaDy9XlITEQ9aMyJzRRL4QU9mJatRdry38FkmglF7wK47AArmOuF-UnIBFAF_-WfRXY/s200/andi-arief.jpg" width="200" /></a></div>
<b>Andi Arief - Pemilik Lion Air Pendukung Pemerintah, Andi Arief: Lakukan Sesuatu, Jangan Diam!</b><br />
<br />
Kecelakaan pesawat kembali terjadi. Lion Air JT 610 tujuan Bandara Depati Amir Pangkalpinang jatuh setelah 13 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta.<br />
<br />
"Lion Air mesti berbenah. Kecelakaan seperti JT 610 tidak terlalu mengagetkan. Sangat mungkin terulang jika Pemerintah tidak 'keras' mendisiplinkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun twitternya @AndiArief_, sesaat lalu, Selasa (30/10).<br />
<br />
Diketahui, pesawat Lion Air JT-610 hilang kontak pukul 6.33 WIB dan dipastikan jatuh di perairan Teluk Karawang, Jabar. Pesawat tersebut mengangkut 189 orang.<br />
<br />
Andi Arief menegaskan, pemerintah harus bersikap atas kecelakaan Lion Air ini. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa CEO Lion Air Group, Rusdi Kirana adalah bagian dari pemerintahan Jokowi.<br />
<br />
"Meski owner Lion Air masuk pendukung pemerintah, namun tidak ada alasan untuk memanjakannya. Buruknnya manajemen sudah menjadi rahasia umum. Lakukan sesuatu, jangan diam!" demikian Andi Arief. [jto]<br />
<br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/10/30/364027/Pemilik-Lion-Air-Pendukung-Pemerintah,-Andi-Arief:-Lakukan-Sesuatu,-Jangan-Diam!-" rel="nofollow">https://politik.rmol.co</a><br /><br />Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-58647940482010725022018-10-31T12:21:00.003+07:002018-10-31T12:21:25.008+07:00Pemerintah Tidak Boleh Istimewakan Lion Air<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuTn7FnTObSF8FnrGtAla1lalYyMeGKGZELX8Ug42EMO7fMK-Vh4TVWxbjqywgSDtOKqGBkUUN3cXD3yq3YD84H08qKacFqT04Ngd6FQD555t8Qhc2heVhEwWoe6CtvG3Rkqglkw1gR8/s1600/arief-poyuono.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="289" data-original-width="332" height="173" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuTn7FnTObSF8FnrGtAla1lalYyMeGKGZELX8Ug42EMO7fMK-Vh4TVWxbjqywgSDtOKqGBkUUN3cXD3yq3YD84H08qKacFqT04Ngd6FQD555t8Qhc2heVhEwWoe6CtvG3Rkqglkw1gR8/s200/arief-poyuono.jpg" width="200" /></a></div>
<b>Gerindra: Pemerintah Tidak Boleh Istimewakan Lion Air</b><br />
<br />
Desakan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi maskapai penerbangan Lion Air terus mengalir.<br />
<br />
Desakan itu menyusul maraknya pesawat milik maskapai penerbangan komersil itu mengalami kecelakaan. Terakhir, jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Tanjungpinang di perairan Karawang, Jawa Barat.<br />
<br />
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, evaluasi mendalam harus dilakukan terhadap perusahaan milik politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdi Kirana itu karena sudah banyak merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik penerbangan Indonesia.<br />
<br />
"Sekalipun Rusdi Kirana itu politisi partai (pendukung) dan dekat dengan Joko Widodo, bukan berarti tidak bisa dievaluasi," ujar Arief saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/10).<br />
<br />
Konkretnya, lanjut anak buah Prabowo Subianto ini, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub harus segera melakukan inspeksi terkait prosedure flight safety yang dijalankan dalam operasional Lion Air seperti maintenance pesawat, jadwal crew pilot dan awak pesawat training.<br />
<br />
Hal itu guna memastikan bahwa Lion Air sudah menjalankan sesuai standar yang ada di aturan CASR (Civil Aviation Safety Regulation) atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.<br />
<br />
"Pemerintah kalau untuk urusan keselamatan masyarakat pengguna jasa penerbangan tidak boleh memberikan keistimewaan terhadap Lion Air Group," tutup Arief. [rus]<br />
<br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/10/30/364108/Gerindra:-Pemerintah-Tidak-Boleh-Istimewakan-Lion-Air-" rel="nofollow">https://politik.rmol.co</a><br /><br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-32069878018610758702018-10-31T08:00:00.003+07:002018-10-31T08:00:55.962+07:00Rezim Sekarang Berusaha Sekuat Tenaga Menutupi Kebobrokan<b><br /></b>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUivNyVHWN2BBmXVpY9UycZ6YClB28YCCyX79YzkNSLYYi7YnvjHBWhV5Vi7aGanvbjxFdqcEeRwDvzci9YrumgyXBe7vGWFx3u8E7KShM1i9nJ1s8wxgEGyM1aoIsv52DGthKDsvr93o/s1600/ridwan-saidi.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="338" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUivNyVHWN2BBmXVpY9UycZ6YClB28YCCyX79YzkNSLYYi7YnvjHBWhV5Vi7aGanvbjxFdqcEeRwDvzci9YrumgyXBe7vGWFx3u8E7KShM1i9nJ1s8wxgEGyM1aoIsv52DGthKDsvr93o/s200/ridwan-saidi.JPG" width="200" /></a></div>
<b>Ridwan Saidi: Rezim Sekarang Berusaha Sekuat Tenaga Menutupi Kebobrokan</b><br />
<br />Maraknya kasus korupsi yang diduga melibatkan para pejabat tinggi negara di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat KPK diminta untuk mengungkap tuntas kasus tersebut.<br />
<br />
Budayawan sekaligus sejarawan, Ridwan Saidi menyatakan, rezim ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kebobrokannya.<br />
<br />
"Rezim ini tidak mau kalah. Kalau orang mau kalah, dia main curang. Kalau kita menang, ngapain kita main curang," ujar Ridwan dalam diskusi publik bertajuk 'Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara' di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (29/10).<br />
<br />
Tokoh Betawi tersebut membeberkan, kasus yang sarat dengan korupsi seperti Meikarta, reklamasi Teluk Jakarta dan sebagainya harus diungkap oleh aparat penegak hukum.<br />
<br />
"Jadi searang kita menghadapi masalah korupsi, korupsi itu yang sekarang terjadi yang perlu dihajar pertama adalah reklamasi Teluk Jakarta," ungkapnya.<br />
<br />
Walaupun sudah dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, proyek tersebut juga menyimpan tendensi adanya korupsi terkait perizinan.<br />
<br />
Sehingga Ridwan menegaskan agar KPK mampu mengusut tuntas termasuk orang-orang besar yang berada di belakangnya.<br />
<br />
"Ini yang gede-gede harus diungkap jangan yang ngambil lampu petromak yang ditangkap, itu mah enggak usah," selorohnya. [rus]<br />
<br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/10/29/363857/Ridwan-Saidi:-Rezim-Sekarang-Berusaha-Sekuat-Tenaga-Menutupi-Kebobrokan-">https://politik.rmol.co</a><br /><br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-14720766569563534472018-10-31T07:56:00.001+07:002018-10-31T07:56:20.936+07:00KPK Jangan Diangker-angkerkan<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiMAv95ouZqoYufbEuPRmz-qgfII0L2cyzRqLuXlzHUpN3c6TN5DGVukZ7VdOpsRoT0kLOK2zEfgRIOXvALqjO6A4IYlRLMitax6lGugvuH3VGXeYE7h39uBAoQOZYYuR7XIWeqm-TyxY/s1600/amien-rais.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="192" data-original-width="301" height="127" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiMAv95ouZqoYufbEuPRmz-qgfII0L2cyzRqLuXlzHUpN3c6TN5DGVukZ7VdOpsRoT0kLOK2zEfgRIOXvALqjO6A4IYlRLMitax6lGugvuH3VGXeYE7h39uBAoQOZYYuR7XIWeqm-TyxY/s200/amien-rais.jpg" width="200" /></a></div>
<b>Amien Rais: KPK Jangan Diangker-angkerkan</b><br />
<br />
Ketua Mejelis Kehormatan PAN, Amien Rais mengaku kecewa tidak dapat bertemu Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.<br />
<br />
Amien menuding, tindakan Agus Rahardjo dan komisioner KPK yang tidak menemui kunjungannya seperti ingin membangun citra lembaga antirasuah adalah tempat angker.<br />
<br />
"Beri tahu Pak Agus Rahardjo, KPK tidak angker sama sekali, jangan diangker-angkerkan," ujar Amien kepada wartawan, Senin (29/10).<br />
<br />
Amien datang ke KPK tidak seorang diri. Dia datang bersama Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono dan Koordinator FMPPHK, Marwan Batubara serta tokoh lainnya.<br />
<br />
Amien menegaskan akan kembali lagi setelah menyampaikan permintaan penjadwalan ulang untuk bertemu dengan Agus Rahardjo.<br />
<br />
"Insya Allah kita datang lagi kita nggak anggap KPK angker kok, kita itu mau baik-baikan," tukasnya. [lov]<br /><br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/10/29/363912/Amien-Rais:-KPK-Jangan-Diangker-angkerka">https://politik.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-40885738921195488572018-10-31T07:53:00.000+07:002018-10-31T08:02:27.597+07:00 Ada Banyak Tangan Yang Bekerja Di KPK Untuk Menutup Kasus<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB7iHXT3K00ogBvno2xxY4Sc2VQ4lh3B64sLJii0UMaL6jSU2TMxCKtECuF37v8PBAAEVQYXLwUizFFr5lAq_xtHgP1jP-JTGSn3fqCwW0tVZuiruHKag5nm1jRTRO-WR1gpdBhj7CprU/s1600/fahri-hamzah.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="254" data-original-width="245" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB7iHXT3K00ogBvno2xxY4Sc2VQ4lh3B64sLJii0UMaL6jSU2TMxCKtECuF37v8PBAAEVQYXLwUizFFr5lAq_xtHgP1jP-JTGSn3fqCwW0tVZuiruHKag5nm1jRTRO-WR1gpdBhj7CprU/s200/fahri-hamzah.jpg" width="192" /></a></div>
<b>Fahri Hamzah - Ada Banyak Tangan Yang Bekerja Di KPK Untuk Menutup Kasus</b><br />
<br />
Independensi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar terus dipertanyakan publik.<br />
<br />
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyebut bahwa di KPK banyak tangan yang bekerja untuk menutup kasus.<br />
<br />
"Kita di DPR sudah selidiki kasus di KPK, tapi di ujung ternyata minta tutup kasusnya. Ini karena ada tangan yang bekerja supaya itu ditutup. Padahaal saya percaya kalau dibuka banyak masalahnya," ucap Fahri di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (29/10).<br />
<br />
Tindak tanduk KPK yang seperti itu sudah disorotinya sejak tahun 2006. Fahri sebagai politisi yang dikenal kritis sudah mulai mengkritik KPK sejak 2006.<br />
<br />
"Saya sudah warning KPK dari tahun2006, puncaknya sekarang mereka dipakai sebagai alat oleh penguasa," tegasnya.<br />
<br />
Beberapa kasus menurut dia banyak yang hilang begitu saja karena di dalamnya turut terlibat orang-orang yang dekat dengan penguasa. Dan hal itu, tegas Fahri jelas telah menipu rakyat Indonesia.<br />
<br />
"Orang yang dekat dengan penguasa tiba-tiba hilang beritanya tidak ada lagi prosesnya. Luar biasa ini dan kita ditipu lagi oleh atraksi ini," pungkas Fahri. [rus]<br /><br />Sumber : <a href="https://politik.rmol.co/read/2018/10/29/363916/Ada-Banyak-Tangan-Yang-Bekerja-Di-KPK-Untuk-Menutup-Kasus-">https://politik.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-39603129067016885032018-08-07T13:13:00.002+07:002018-08-07T14:26:03.661+07:00AHY berpeluang menang jika menjadi Cawapress prabowo<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUl-TJho16pziAzFRK6bqt_3JfeiQxZH8a9JG-RU_svKPjE37s13sGasbun44GTjMwDBDdVbRqvSYnc-7WVt6zQqgvAcjHHI44UbFIHoBdi_zYE1zR_0gIKEWMHdiq18mgBsdR6LtGliA/s1600/bendera-merah-putih.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="169" data-original-width="254" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUl-TJho16pziAzFRK6bqt_3JfeiQxZH8a9JG-RU_svKPjE37s13sGasbun44GTjMwDBDdVbRqvSYnc-7WVt6zQqgvAcjHHI44UbFIHoBdi_zYE1zR_0gIKEWMHdiq18mgBsdR6LtGliA/s200/bendera-merah-putih.jpg" width="200" /></a><b>AHY berpeluang menang jika menjadi Cawapress prabowo</b><br />
Oleh : Putra<br />
<br />
Saat ini Cawapress Prabowo mengerucut menjadi 4 buah nama yaitu Ustadz Abdul Somad (UAS), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan dan Prof Salim. Itjima Ulama sendiri mengusulkan 2 nama yaitu Ustadz Abdul Somad dan Prof Salim (PKS).<br />
<br />
Manakah yang akan dipilih pak prabowo ? Memilih Prof Salim yang merupakan kader PKS justru akan membuat prabowo kalah melawan jokowi. Karena walaupun Prof Salim merupakan turunan Habib tetapi Umat Islam dari kalangan NU akan menolak Prof Salim yang merupakan Kader PKS karena tidak mewakili NU<br />
<br />
Memilih UAS sebagai cawapress memang akan berpeluang memenangkan Pilpres 2019 karena UAS bisa menarik suara NU dan Muhamadiyah. Dan Prabowo bisa menarik suara dari kaum nasionalis. Tetapi kelemahan dari pasangan ini adalah UAS yang tidak mau maju. Rumornya ada tokoh-tokoh yang menghalangi UAS maju agar Prof Salim yang maju, Sedangkan waktu terus mendekati tanggal penutupan pendaftaran capres pada tanggal 10 Agustus 2018. Sebaiknya jika pada tanggal 8 Agustus 2018 UAS masih belum bersedia maju sebagai cawapres prabowo maka prabowo memilih calon yang lain yaitu AHY atau Anies Baswedan.<br />
<br />
Memilih Anies Baswedan sebagai cawapres merupakan pilihan yang bisa menghindari Deadlock antara partai Demokrat, PAN dan PKS. Anies juga mempunyai elektibitas yang tinggi dari generasi milineal. Anies juga mendapatkan dukungan dari Ulama Muhammadiyah dan NU. Elektibitas Anies juga meningkat setelah berani menutup Pulau Reklamasi jakarta serta Hotel Alexis yang dikenal sebagai surga dunianya pria. Ahok sendiripun tidak berani menutup hotel Alexis. Prabowo pun sangat nyaman bekerjasama dengan Anies. Tetapi masalah memilih anies adalah masalah logistik kemudian peraturan presiden jokowi mengenai izin Kepala Daerah untuk mengikuti Pilpres. Tantangan bagi prabowo adalah bagaimana memajukan Anies dan Anies hanya cuti selama ikut Pilpres 2019. Karena Anies masih dibutuhkan di jakarta untuk memastikan Pulau Reklamasi jakarta tetap berhenti.<br />
<br />
Memilih AHY sebagai cawapres juga merupakan pilihan ideal untuk menang. Karena koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra sudah cukup mengantongi izin Prabowo ikut Pilpres 2019. AHY sendiri mempunyai elektibitas yang kuat di kalangan milineal, punya logistik yang kuat, jaringan dan Strategi Politik SBY. Prabowo akan bisa bekerja sama dengan AHY karena AHY yang backgroundnya mantan Militer. Hubungan Junior dan Senior militer ini akan lebih mudah dalam bekerjasama. Dan Prabowo pun bisa banyak belajar pencitraan dan pengalaman SBY selama 2 kali menjadi Presiden.<br />
<br />
Kekurangan AHY adalah ditinggalkan ulama karena tidak mengikuti itjima ulama. Menurut saya pemikiran ini juga tidak benar karena itjima ulama ujung-ujungnya tergantung dari HRS. Jika prabowo bisa meyakinkan HRS untuk mendukung prabowo-AHY maka semua ulama yang ada di GPNF, PA 212 dan ormas-ormas islam yang lain akan ikut pilihan HRS.<br />
<br />
Banyak Pengamat politik menyatakan bahwa prabowo akan ditinggalkan oleh PKS. Menurut saya analisa politik seperti ini tidak benar juga. Karena PKS pasti akan mendukung pilihan prabowo jika PKS ingin #2019GantiPresiden karena kader PKS Mardani Ali lah yang membesar tagar ini di Twitter. Jika PKS tidak mau mendukung prabowo atau terkesan kendur dalam mendukung prabowo maka umat islam pendukung prabowo akan meninggalkan partai PKS. Masalah saksi di Pilpress 2019 masih bisa ditutup oleh Logistik partai Demokrat yang kuat dan bantuan masyarakat dari gerakan #2019GantiPresiden.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
Sekarang kita serahkan ke Prabowo untuk memilih Cawapres terbaik dan bisa bekerjasama dengan beliau. Dan prabowo tidak perlu khawatir jika pilihannya tidak mengikuti saran dari Itjma ulama.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9008289971296953789.post-36315765833893242712018-04-12T12:56:00.002+07:002018-04-12T14:14:29.825+07:00#2019GantiPresiden Panggung Prabowo Deklarasi Capres<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0vjmu6_POKZ_vbX7ckc3WxVWIQQX-ReS_6n5QYDou5y1xz0uJIR1qSfDmgnH-he_gc7KR-i5Oy6gMdXppCdy-E1QcC0VvLJYCuAyKOz7Ue8ime0wr1gbApFeCAyu4VeGJm4uWQHkifU/s1600/partai-bulan-bintang.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="224" data-original-width="349" height="128" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0vjmu6_POKZ_vbX7ckc3WxVWIQQX-ReS_6n5QYDou5y1xz0uJIR1qSfDmgnH-he_gc7KR-i5Oy6gMdXppCdy-E1QcC0VvLJYCuAyKOz7Ue8ime0wr1gbApFeCAyu4VeGJm4uWQHkifU/s200/partai-bulan-bintang.jpg" width="200" /></a><br />
<b>PBB: #2019GantiPresiden Panggung Prabowo Deklarasi Capres</b><br />
<br />
DPP Partai Bulan Bintang mengharapkan fenomena gerakan tagar #2019GantiPresiden di media sosial sebagai momentum Prabowo Subianto mendeklarasikan diri sebagai Capres 2019.<br />
<br />
Kepala Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono menilai, fenomena tersebut telah membuktikan bahwa ada masyarakat yang menginginkan kepemimpinan baru.<br />
<br />
Menurut Sukmo, dengan adanya fenomena tersebut seharusnya Prabowo semakin percaya diri. Ia menilai #2019GantiPresiden merupakan panggung bagi Prabowo.<br />
<br />
"Rakyat menginginkan Prabowo maju. Itu diperkuat oleh survei. Kami harap fenomena #2019GantiPresiden membuat Prabowo yakin untuk maju," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin, (9/4).<br />
<br />
Lebih lanjut Sukmo menilai untuk lebih memantapkan kemenangan di Pilpres 2019, pihaknya merekomendasikan agar Prabowo menggandeng Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.<br />
<br />
Nama Yusril sendiri sudah malang melintang di dunia politik. Bahkan di masyarakat dan kalangan ulama nama Yusril sudah tidak asing lagi.<br />
<br />
"Jadi Prabowo akan semakin yakin dengan Yusril sebagai pendampingnya," ujar Sukmo. [nes]<br />
<br />
Sumber : <a href="http://politik.rmol.co/read/2018/04/09/334548/PBB:-" rel="nofollow">http://politik.rmol.co</a><br />
<br />
Baca juga<br />
- <b><a href="http://politiknegarawan.blogspot.co.id/2018/01/berita-politik-dalam-negeri-indonesia.html">Berita Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 2018</a></b>Unknownnoreply@blogger.com0