Monday, February 22, 2016

TNI AD Harus Ikuti TNI AU yang Berani ‘Melawan’ Jokowi

Pengamat: TNI AD Harus Ikuti TNI AU yang Berani ‘Melawan’ Jokowi
TNI Angkatan Darat (TNI AD) seharusnya mengikuti ketegasan TNI AU yang berani bersikap tegas terhadap Presiden Joko Widodo dengan menolak memberikan tanah milik TNI untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pernyataan itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (12/02). “TNI AD harusnya mengikuti TNI AU yang sudah menyatakan sikap berbeda dengan penguasa. TNI AD itu tunduk pada negara bukan penguasa maupun investor. Kalau Jokowi meminta TNI AD membantu yang bukan bagiannya, harus menolak,” tegas Muslim Arbi.

Kata Muslim, TNI AD harus menunjukkan keberpihakan pada rakyat. “Jangan sampai TNI AD diobok-obok penguasa,” himbau Muslim.

Muslim mengatakan, sikap TNI AU terkait kereta cepat menjadi pukulan telak bagi Jokowi dan ‘pengikutnya’. “TNI AL juga harus bersikap juga sebagaimana TNI AU. TNI itu bagian dari rakyat,” pungkas Muslim.

Diberitakan media, rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengundang penolakan banyak pihak. Salah satunya dari Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Agus Supriatna.

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan wartawan, terkuak adanya surat B/65-09/32/16/Disfaskonau tertanggal 20 Januari 2016.

Dua lembar surat yang diteken KASAU ini, bertajuk Tanggapan atas pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara) di Lanud Halim Perdanakusuma untuk pembangunan Kereta Cepat, ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Dalam surat ini, Marsekal Agus menyatakan penolakan keras atas rencana pembangunan stasiun kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung, serta stasiun LRT (Light Rail Transit) di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Meski lokasi ini direkomendasikan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian BUMN.

Alasan penolakan ini, karena Lanud Halim Perdanakusuma sebagai pangkalan militer merupakan obyek vital yang perlu mendapatkan pengamanan khusus. Untuk pelaksanaan tugas dan perannya dalam rangka operasi pertahanan udara dan penerbangan VVIP.

Sumber : http://www.intelijen.co.id/pengamat-tni-ad-harus-ikuti-tni-au-yang-berani-melawan-jokowi/

No comments: